SEMARANG -Ketua Sustainable Development Goals (SDG’s) Center Universitas Diponegoro (UNDIP) Dr Drs Amirudin MSi mengajak semua pihak mendukung jejaring kemitraan untuk mensukseskan program tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau SDG’s (Sustainable Development Goals) dengan melakukan hal dan kerja yang substantif. Pengembangan jejaring kemitraan dibutuhkan karena pemerintah tidak bisa secara sendiri melakukan pembangunan.
‘’Posisi kemitraan harus dikembangkan oleh pemerintah dalam membangun, tidak mungkin single. Dalam bentuk konsolidasi. Dan kemitraan itu, bukan hanya sekedar Memorandum Of Understanding (MoU) atau penandantangan kerjasama, namun tindakan nyata bersama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Melakukan hal yang subtantif. Jika jejaring kemitraan terbetuk dengan bagus, akan mendukung, program-program yang terintergasi dalam misi SDG’s,’’ jelasnya, Rabu (14/7/2021).
Dia mengatakan hal itu, saat menjadi pembicara dalam Lokakarya Nasional bertajuk “Pelokalan Tujuan Pembangunan (TPB) pada Kebijakan, Rencana, Program Pengelolaan Lingkungan di Daerah”, yang diselenggarakan Prodi Magister Ilmu Lingkungan (MIL) Sekolah Pascasarjana Undip yang dilakukan secara daring. Melalui materi yang berjudul “Urgensi Jejaring Kerja Lintas Kelembagaan dan Program untuk Pelaksanaan TPB di Jateng” Amirudin menegaskan perlunya penguatan jejaring sebagai langkah penting mencapai 17 goal yang ada dalam TPB.
Lebih lanjut dikatakan, program kemitraan mengarah menuju pencapaian yang berkualitas, khususnya dengan merealisasikan gerakan bersama untuk mengembangkan potensi lokal. Dia mengingatkan hal itu bukan hanya sektor infrastruktur, namun lebih pada bagaimana mampu mempertajam sektor-sektor pengembangan potensi lokal. ‘’Jadi, bagaimana Pemprov Jateng dan kabupaten-kota di Jateng bisa mendefinisikan di setiap wilayahnya untuk memilki program prioritas yang jadi utama untuk dicapai,’’ jelasnya.
Mengenai bentuk programnya, terbuka dipilih sesuai dengan kondisi setempat. Mulai dari perekonomian, lingkungan, sosial dan lainnya bisa dilakukan. Namun di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, ada baiknya memprioritaskan program yang mendorong perekonomian rakyat dengan program yang mampu membuat para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) naik kelas.
Bagaimana membangun jejaring kerja dan kemitraan yang disarankannya, Amirudin yang juga menjabat Ketua Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip ini mengingatkan memakai pola pentahelix. Yakni multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk melakukan secara bersama mencapai TPB yang dicanangkan. Dengan langkah tersebut, selain dana APBN dan APBD juga bisa dipakai dana partisipasi swasta dan masyarakat.
‘’Di Jateng pola setting atau pengaturannya akan beragam di masing-masing daerah. Jadi, yang jadi prioritas di masing-masing daerah berbeda-beda, soal kesehatan, pendidikan, lingkungan, gender, sosial dan lainnya,’’ dia menjabarkan.
Untuk mewujudkan komitmen pencapaian SDG’s dan penerjemahan agenda SDG’s global dan nasional, harus dilakukan dengan menjadikannya sebagai program pembangunan di level provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Dengan demikian secara struktural ada landasan yang pasti, di samping dilakukan dengan jejaring kemitraan untuk melaksanakannya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Dr Bernadia Irawati Tjandradewi, memaparkan tentang peran UCLG ASPAC dalam SDG’s di Masa Pandemi Menuju Pelokalan TPB dalam agenda Pembangunan Lokal – Regional di Indonesia. Bernadia mengatakan, untuk mendorong akselerasi pencapaian SDG’s di daerah pada masa pandemi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Diantaranya adalah kerjasama multipihak dalam memanfaatkan sumber daya di daerah yang inklusif.
Dia mengingatkan, pandemi telah membuat sumber daya publik terpengaruh secara signifikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi dan pelibatan ekonomi secera berkesinambungan.
Langkah lain yang bisa dilakukan adalah memobilisasi sumber pendanaan alternatif karena sumber dana pemerintah daerah menurun akibat pelambatan ekonomi. Pemda perlu kreatif untuk menggali sumber pendanaan baru agar bisa mencapai SDG’s di masa pandemi.
Dalam pelaksanaannya, diingatkan untuk tetap menjaga transparansi dan akuntablitas sebagai perwujudan tata kelola yang baik agar kepercayaan publik terjaga. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya publik bisa memperoleh respons positif.
Sedangkan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Edison Siagian, mengupas perlunya Integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah pusat membantu daerah untuk melakukan langkah-langkah mensukseskan pembangunan di daerah, namun diingatkan agar sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah.
‘’Jika semua yang menyangkut kepentingan daerah, harusnya pemerintah daerah bertanggungjawab. Pemerintah pusat sifatnya membantu daerah terkait juga dengan penganggaran. Namun demikian di saat pandemi saat ini, hal-hal terkait dengan pengangggaran juga sangat terpengaruh,’’ jelasnya. (tim humas)
