Semarang- Program Studi Doktor Sejarah. Kamis, 30/06/2022 menjadi hari penuh sukacita bagi Program Studi (Prodi) Doktor Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pasalnya, pada hari itu, program studi ini berhasil meluluskan dua mahasiswa doktoralnya secara berturut-turut, yaitu Dr. Waskito Widi Wardojo, M. Hum. (Tahun Akademik 2017/2018) dan Dr. Saparudin Barus S.T., M.M. (Tahun Akademik 2017/2018). Dengan demikian, sejak didirikan pada 2016, prodi ini telah berhasil meluluskan 4 orang doktor sejarah.
Ujian yang diselenggarakan secara khidmat di Aula Teater Fakultas Ilmu Budaya ini dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Dr. Nurhayati, M. Hum., beliau turut bangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh Prodi Doktor Sejarah. “Alhamdulillah, berkat proses bimbingan yang serius dengan Promotor dan ko-Promotor, kedua Promovedus ini berhasil menyelesaikan disertasi dalam waktu tidak kurang dari 5 tahun, yaitu 4 tahun 6 bulan. Tidak hanya itu, kedua Promovendus juga telah menerbitkan artikel di Jurnal Internasional Bereputasi (Q2) terindeks Scopus dan proceeding internasional terindeks Scopus.” Ungkap Dekan yang beberapa kali memberi kuliah di Asia University of Taiwan itu.
Promovendus, Waskito Widi Wardojo, yang saat ini merupakan dosen di Universitas Sebelas Maret (UNS), telah mempertahankan disertasi berjudul, “Jalan Berliku Nasionalisasi Kereta Api Belanda di Indonesia, 1949-1973.” Penguji I, Dr. Agus Mulyana, M. Hum. (sebagai Penguji Luar dari Universitas Pendidikan Indonesia/ UPI); Penguji II, Dr. Endah Sri Hartatik, M. Hum. Bertindak sebagai Penguji III, (sekaligus ko-Promotor) Dr. Endang Susilowati, M.A. ; Penguji IV (sekaligus ko-Promotor) Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si.; Penguji V (sekaligus Promotor), Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum., keduanya merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip).
Sidang promosi doktor dengan Promovendus Waskito Widi Wardojo dibuka pada pukul 12.00 WIB. Promovendus mengungkapkan bahwa disertasinya menganalisis tentang kompleksitas proses nasionalisasi berbagai perusahaan perkeretaapian Belanda di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1949 hingga 1973. Penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan yang selama ini diasumsikan oleh banyak orang bahwa proses nasionalisasi kereta api swasta Belanda pasca-perang kemerdekaan berlangsung dengan sangat sederhana. Namun pada kenyataannya, nasionalisasi itu harus melalui diplomasi yang panjang dan melelahkan serta membutuhkan anggaran yang besar.
Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum., mengungkapkan bahwa meskipun nasionalisasi ini sudah disadari tidak memberikan keuntungan finansial bagi Pemerintah Republik Indonesia. “Ibarat mengambil ‘pepesan kosong’, sebagaimana yang diistilahkan oleh Promovendus karena modal yang diperlukan sangat besar untuk memperbaiki industri kereta api nasional yang terpuruk. Namun demikian, nasionalisasi tetap menjadi pilihan, khususnya karena didorong oleh gengsi politik.”
Ko-promotor, Dr. Endang Susilowati, M.A mengatakan bahwa disertasi ini kaya akan informasi historis, khususnya terkait dengan wacana pengambilalihan aset Belanda setelah memasuki tahun 1950-an. Wacana ini memiliki kaitan erat dengan upaya untuk menekan pihak Belanda agar menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia segera. “Namun demikian, pengambilalihan paksa aset Belanda ini tidak terjadi pada perusahaan kereta api Belanda. Sebaliknya, para buruh turut ambil bagian dalam proses pengamanan aset. Para buruh kereta api merupakan entitas yang memiliki literasi politik tinggi. Selain itu, juga memiliki sikap kritis terhadap kebijakan manajemen perusahaan dan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan pekerja dan masyarakat luas.”
Ko-promotor, Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si., melihat bahwa pendekatan Neo-Marxis yang diaplikasikan dalam disertasi sudah pas. “Semangat nasionalisme yang sangat anti-kolonial dan ideologi sosialis yang anti-kapitalis berperan signifikan dalam proses nasionalisasi perusahaan perkeretaapian Belanda. Fenomena xenophobia yang tumbuh di masyarakat Indonesia juga ditopang ideologi kiri yang banyak dianut oleh buruh kereta api. Hal itu turut menjadi pendorong semangat nasionalisasi aset perusahaan Belanda.”
Promotor, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum. yang saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Doktor Sejarah mengungkapkan dalam sambutan Promotor, “Disertasi ini menyuguhkan satu informasi bahwa nasionalisasi kereta api ini masih dilingkupi dengan sederet masalah, bahkan terdapat konflik antara perusahaan kereta api nasional dan masyarakat yang berujung pada klaim kepemilikan aset. “Ibarat rel kereta api yang memanjang ternyata nasionalisasi kereta api masih menyisakan masalah yang berliku dan berbuntut panjang.” Lanjut Prof. Singgih, guru besar yang menamatkan doktoralnya di Leiden University 2003 silam.
Sidang dilanjutkan pada sore hari pukul 15.00 dengan Promovendus Saparudin Barus, yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU). Promovendus telah mempertahankan disertasi dengan judul, “Berebut Hegemoni: Persaingan Belanda Inggris di Sumatra Timur pada Abad XIX.” Bertindak sebagai Penguji I, Dr. Phil. Ichwan Azhari, M. S. (dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Penguji II, Dr. Haryono Rinardi, M. Hum., Penguji III, Dr. Nurhayati, M. Hum., Penguji IV Dr. Alamsyah, M. Hum. Hadir sebagai Penguji V (ko-Promotor), Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si., dan sebagai Penguji VI (Promotor), Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.
Promovendus mengungkapkan bahwa kawasan Sumatra Timur menjadi lokus yang sangat menarik untuk dikaji karena merupakan wilayah yang paling produktif sebagai penghasil tanaman tropis di Hindia Belanda sejak awal abad 19. Sejalan dengan potensi alam tersebut, wilayah ini menjadi ajang kontestasi bagi dua negara kolonial, yaitu Belanda dan Inggris. Keduanya berebut hegemoni atas wilayah itu hingga berujung pada dinamika politik dan ekonomi. Salah satu kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah fakta bahwa kawasan Sumatra Timur ini tetap menjadi wilayah yang terus dikontestasikan Inggris dan Belanda, bahkan jauh setelah Traktat London ditandatangani pada 17 Maret 1824.
Penguji luar, Dr. Phil. Ichwan Azhari, M. S. dari Unimed mengungkapkan bahwa disertasi ini sangat menarik ketika potret kontestasi Inggris dan Belanda tergambar melalui penggunaan mata uang Inggris (Strait dollar) dan Belanda (Gulden). Pada awal abad ke-19, uang Inggris lebih banyak digunakan oleh masyarakat, toko, dan gerai di Sumatra Timur bahkan lebih memilih bertransaksi dengan uang Inggris karena lebih felksibel dan mudah diterima oleh siapapun. “Pada akhirnya, Belanda tidak mau kalah dengan dominasi Inggris sehingga melakukan restriksi ketat terhadap penggunaan mata uang selain gulden melalui penerapan hak Octrooi pada 1887.” Ungkap doktor yang merupakan alumnus dari Jerman sekaligus pendiri Museum Situs Kotta Cinna di Kota Medan itu.
Promotor, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum., “disertasi ini memberi satu gambaran yang jelas bagaimana kekuatan kolonialisme dan kapitalisme global dengan beragam manifestasinya terus berlangsung bahkan hingga hari ini. Hal itu tentu saja menentukan perkembangan di aras lokal.”
Ko-promotor, Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si. memberi impresi positif pada hasil riset ini. Disertasi ini berhasil menyuguhkan gambaran yang cukup komprehensif mengenai kompeksitas relasi antara Inggris dan Belanda sepanjang abad ke-19 di Sumatra Timur. “Ternyata, rivalitas kedua entitas colonial tersebut sama sekali tidak bisa dilepaskan dari fakta historis atas eskalasi politik yang berkembang di Eropa sejak periode awal modern. Pada akhirnya, nuansa rivalitas mewarnai hubungan kedua bangsa itu ketika mereka menegakkan dominasi ekonomi di Nusantara.” Terang Profesor yang pernah menjadi Kaprodi Doktor Sejarah periode 2016-2021. (Fanada/Sejarah)
