Tim Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Tanggap Bencana (KKNT TB ) Universitas Diponegoro Cianjur telah melaksakan kegiatan-kegiatan untuk membantu korban yang terdampak gempa di Desa Cibeureum, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bekerjasama dengan masyarakat dan Pemerintah Desa Cibeureum. Kegiatan tersebut diantaranya adalah pendataan rumah warga yang termasuk kategori rusak berat dan akan dirobohkan, pelaksanaan program taman baca dan membantu pelaksanaan kegiatan perobohan Gedung Arsip Desa Cibeureum.
Pada hari pertama (18/1) tim KKNT TB Undip membantu pengemasan dan pendistribusian logistik berupa sembako yang dikelompokkan menjadi 2 paket yaitu paket dengan anak dan tanpa anak. Pendistribusian dilakukan sesuai KK secara bertahap di 4 titik pada masing-masing RW di Desa Cibeureum, dengan menggunakan mobil ambulance dan mobil pick up yang dibantu oleh babinsa dan perangkat desa lainnya.
Terdapat beberapa keterangan yang disampaikan oleh warga diantaranya banyak pertimbangan dari setiap KK apakah rumah yang dirobohkan nantinya akan dibangun sendiri atau dibangun pemerintah. Kemudian untuk rumah yang belum dirobohkan, warga merasa bingung jika nanti rumahnya dirobohkan barang – barang yang ada di rumahnya akan ditaruh di mana, dan terdapat beberapa rumah dengan kategori sedang akan tetapi karena dinilai membahayakan maka rumahnya dirobohkan.
Tak hanya rumah warga, tim juga melakukan survey taman baca di RW 01, 02, dan 03 melalui wawancara kepada pemilik TK, madrasah, posko, dan melihat langsung Hunian Sementara (huntara) yang telah berdiri, dengan tujuan untuk menentukan lokasi yang tepat sehingga dapat digunakan untuk taman baca. Selain itu juga membangun tenda pengungsian yang akan digunakan warga sekitar sebagai tempat tinggal sementara karena rumahnya sudah dirobohkan.
Dan pada Sabtu (21/1) tim membantu kegiatan perobohan gedung arsip karena mengalami kerusakan yang cukup berat akibat gempa bumi yang terjadi, sehingga bangunan tersebut tidak bisa digunakan kembali seperti semula karena akan membahayakan perangkat desa dan warga desa yang akan menggunakan gedung tersebut, sehingga harus dibangun ulang. (Lin/Nuril/Arbi/Rafi-Humas)