UNDIP Kukuhkan Tiga Guru Besar FPIK, FISIP, dan FT

Universitas Diponegoro mengukuhkan tiga guru besar di sesi siang hari ketiga, Kamis (7/9) di Gedung Prof. Soedarto, S.H. Undip Tembalang. Ketiga guru besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Ir. Munasik, M.Sc. (Fakultas Perikanan dan Kelautan); Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T. (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik); dan  Prof. Bagus Hario Setiadji, S.T, M.T., Ph.D. (Fakultas Teknik).

Prof. Munasik menyampaikan pidato dengan berjudul “Desain Ekologis Pintar Artificial Patch Reef untuk Pemulihan Ekosistem Terumbu Karang Indonesia”. Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang terluas di dunia, hampir seperlima dari seluruh luasan terumbu karang global dengan keragaman jenis tertinggi. Akan tetapi kesehatan ekosistem tersebut menurun, hingga kondisi terbaiknya hanya tersisa kurang dari 10%. Untuk itu upaya pemulihan terumbu karang diperlukan melalui restorasi agar ekosistem tersebut tidak punah.

“Desain ekologis pintar Artificial Patch Reefs (APR) memberikan solusi pemulihan ekosistem terumbu karang, yaitu terbentuknya habitat baru lebih cepat, hemat, sehingga hasilnya dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks kesehatan laut Indonesia,” terangnya.

Sementara Prof. Hardi membawakan pidato ilmiah berjudul “Collaborative Governance dan Reformasi Birokrasi dalam Kerjasama Daerah Menuju Indonesia Emas 2045”. Deliniasi kawasan administratif seringkali tidak sama dengan deliniasi fungsional. Fungsi alamiah seperti daerah aliran sungai  (DAS), jalan regional, sebaran penyakit, baik penyakit fisik maupun sosial  sering kali melewati batas wilayah administratif.  Oleh karena itu, penanganan masalah yang sepotong-sepotong sebatas wilayah administratif sering kali tidak efektif, oleh karenanya diperlukan sinergi melalui kerjasama antar daerah.

“Untuk dapat mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Collaborative menuju Indonesia Emas tahun 2045, diperlukan reformasi birokrasi terus menerus dalam pengelolaan kerjasama yang melibatkan dua atau lebih daerah otonom, tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan birokratis kaku, tetapi semestinya dikelola dengan pendekatan networking dan menuju kolaboratif,” ujar Prof Hardi.

Sedangkan Prof. Bagus menyampaikan kemantapan jalan merupakan suatu indikator yang menjadi target capaian kinerja dari instansi teknis kebinamargaan. Tingkat kemantapan jalan tidak bernilai tetap, tetapi selalu berfluktuasi selama umur layan perkerasan jalan.

“Pelibatan teknologi saat identifikasi, pengukuran dan kompilasi data kondisi fungsional jalan sangat direkomendasikan untuk menghindarkan adanya measurement error dan human error, ditambah dengan metode evaluasi yang ditingkatkan untuk mendapatkan hasil kondisi fungsional jalan yang lebih akurat,” pungkasnya. (LW/Richal-Humas)

Share this :