Universitas Diponegoro (Undip) menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kerja sama ini meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Undip yang diwakili oleh Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., dengan Kemenko PMK yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si. pada Selasa, 26 September 2023 pukul 09.00 WIB bertempat di Hall Kewirausahaan Lantai 4 Gedung Kewirausahaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Tembalang.
Mewakili Rektor Undip, Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D. secara resmi membuka acara. Dalam sambutannya Prof Faisal menyebutkan bahwa Undip sejauh ini sudah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya untuk penanganan kemiskinan.
“Undip sejauh ini sudah berkontribusi dalam penanganan kemiskinan. Kita melakukan pemberdayaan Guru PAUD yang nantinya akan menghasilkan SDM yang baik. Kemudian kita sudah menyiapkan 1400 pack makanan bergizi gratis untuk mahasiswa yang diberikan pada hari Senin sampai dengan Kamis. Serta sudah memberikan beasiswa kepada anak-anak nelayan yang kurang mampu di sekitar pantura untuk kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK),” jelas Prof Faisal.
Lebih lanjut, Prof Faisal berharap dengan adanya kolaborasi antara Undip dengan Kemenko PMK dapat mengoptimalkan upaya dari Undip dan Pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia. “Kami ucapkan terima kasih kepada Kemenko PMK. Undip turut serta berkontribusi dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem 2024. Sumber yang ada di Undip bisa dioptimalkan dan kita bisa saling berkolaborasi,” ucapnya.
Mewakili Menteri Kemenko PMK, Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara, S.H., M.M., Ph.D. menyampaikan apresiasi atas upaya dari Undip dalam penanganan kemiskinan. “Universitas Diponegoro punya inovasi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, dan bisa menjadi pusat dalam penanganan kemiskinan ekstrem,” ucap Andie.
Selanjutnya Andie menerangkan presentase angka kemiskinan ekstrem sudah menurun dan membaik setiap tahunnya. Namun, untuk semakin memperkuat penanganan kemiskinan ekstrem perlu keterlibatan aktif kampus dan civitas akademika kampus. “Upaya penurunan presentase kemiskinan sudah dilakukan, namun selama ini ada puzzle yang terlepas, yaitu keterlibatan peran aktif kampus. Kampus punya banyak resource. Kita terus menggandeng banyak kampus untuk membantu menghapus kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andie menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi. Tetapi multidimensional melibatkan aspek sosiologis, aspek kultur, dan aspek mindset dari masyarakat. Karenanya, dia meminta kampus memiliki kontribusi lebih besar terutama dengan resource akademik yang ada dapat membantu mencarikan solusi untuk penanganan kemiskinan.
“Semestinya jika kampus seluruh Indonesia berkontribusi maka penanganan kemiskinan dapat menjadi luar biasa. Kampus punya banyak resource melimpah. Kalau ada program setiap kampus yang membantu penanganan kemiskinan di wilayah sekitar kampus. Membangun mindset malu dianggap miskin, para civitas akademika juga bisa melakukan riset masalah-masalah kemiskinan, dan melalui program KKN serta program kampus merdeka,” imbuhnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum dengan narasumber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si.; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Endi Faiz Effendi, S.Pi., M.A.; Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Keuangan Yadi Hadian, Ph.D.; Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB Undip Akhmad Syakir K., S.E., M.Si., Ph.D.; Ketua Program Studi Magister Ekonomi FEB Undip Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D. Kegiatan kuliah umum tersebut mengusung tema “Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024” dan diikuti oleh civitas akademika Undip baik secara daring ataupun luring.
