Semarang – Pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus terhadap upaya perbaikan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, agenda rehabilitasi mangrove masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional.
Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI, Ir. Hartono, M.Sc. beberapa waktu lalu, bahwa pelaksanaan dan pencapaian target percepatan rehabilitasi mangrove terbagi dalam dua arahan utama. Pertama, rehabilitasi mangrove melalui penanaman dilaksanakan dan ditargetkan pada areal mangrove yang rusak (terdeforestasi dan terdegradasi) dan membutuhkan upaya pemulihan dan peningkatan seluas 200.000 Ha. Kedua, rehabilitasi mangrove melalui penanganan pada faktor penyebab kerusakan mangrove dilaksanakan dan ditargetkan pada areal mangrove yang masih baik tetapi dalam kondisi terancam dan membutuhkan upaya untuk mempertahankannya seluas 400.000 Ha.
Selengkapnya sekretaris BRGM, Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si. menambahkan bahwa KLM menjadi bagian yang cukup fundamental dalam perencanaan karena posisinya sebagai wujud operasional dari konsep pengelolaan ekosistem mangrove berbasis lanskap. Pada KLM juga akan dilakukan pembagian fungsi bedasarkan arahan alokasi pemanfaatan atau penggunaan lahannya, yakni fungsi lindung dan budidaya. Artinya, KLM akan menjadi unit analisis kelestarian dan unit manajemen dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian target sebagaimana tersebut diatas, BRGM menggandeng Universitas Diponegoro (UNDIP) melalui tajuk Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) project untuk melakukan penilaian dan pemetaan ekosistem mangrove dan penentuan fungsi ekosistem mangrove dalam Kesatuan Landscape Mangrove (KLM) di Provinsi Riau. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tim UNDIP, Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto, S.T., M.Si. dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP, bahwa luaran dari kerjasama ini adalah tersusunnya prosedur teknis penilaian dan pemetaan KLM dan fungsi ekosistem mangrove, sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Riau. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Pokja Perencanaan BRGM, Agung Rusdiyatmoko ketika memberikan arahan teknis pelaksanaan kegiatan baru-baru ini bersama dengan Kepala Sub Pokja Perencanaan Rehabilitasi Mangrove BRGM, Mayasih Wigati, S.Sos., M.Si., M.Sc.
Bersama dengan BRGM, KLHK, Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah Provinsi Riau, serta para akademisi UNDIP, Universitas Riau, dan Universitas Lancang Kuning Riau, serta para stakeholder lain, Tim UNDIP telah melakukan beberapa kali Focus Group Discussion baik bertempat di kota Pekanbaru (Riau) maupun Semarang (Jawa Tengah) untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait penyusunan KLM Prov. Riau. Pada saat pemaparan program dan arahan kegiatan oleh Kapokja dan Kasubpokja Perencanaan BRGM, bahwa diskusi kelompok terfokus tersebut dilaksanakan untuk membahas substansi-substansi penting yang memerlukan pendalaman dan kesepakatan dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten baik dari sisi keilmuan para pakar akademisi maupun kewenangan dari masing-masing intansi Kementerian/Lembaga terkait.
Dr. M. Saparis Soedarjanto selaku Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS KLHK pada acara FGD KLM Riau di Pekanbaru, 29 Oktober 2024 menyampaikan bahwa KLM merupakan unit Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada hilir suatu daerah aliran sungai/sub daerah aliran sungai tertentu yang secara spasial ditentukan oleh sistem lahan tertentu dan pengaruh interaksi darat dan laut yang membentuk kondisi substrat dan salinitas yang sesuai untuk habitat Mangrove beserta sistem sosial ekonomi yang berinteraksi dan mempengaruhinya.
Sedangkan Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK, Inge Retnowati mengungkapkan program M4CR dalam konteks KLM ini, merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan ekosistem mangrove yang bernilai tinggi, terutama bagi masyarakat pesisir. “Program M4CR ini turut menerapkan ‘pendekatan lanskap’ yang komprehensif, melibatkan intervensi biofisik, serta dukungan kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui langkah seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum,” kata Inge di tengah acara FGD KLM Provinsi Riau di Semarang, 22 Nov 2024.
Selanjutnya hasil diskusi dengan para narasumber yang disampaikan oleh ketua tim Prof Denny beserta tim ahli dari UNDIP, diantaranya Dr. Muhammad Helmi, S.Si., M.Si.; Prof. Bulan Prabawani, Ph.D; Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, D.E.A; Prof. Dr. Diana Nur Afifah, S.T.P., M.Si., Dessy Ariyanti, Ph.D.; Prof. Dr. Ir. Sri Puryono KS, MP. ; Dr. Ir. Retno Hartati, M.Sc.; Prof. Dr. Ir. Ambariyanto, M.Sc. ; Drs. Rudhi Pribadi, Ph.D. ; serta tim yang lain, bahwa keberadaan mangrove sangat penting untuk keseimbangan ekosistem, ketahanan iklim, dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Upaya pelestarian dan rehabilitasi mangrove menjadi prioritas untuk menjaga manfaat yang diberikannya. Mangrove memiliki nilai penting yang signifikan, baik dari segi ekologi, ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu dari nilai penting mangrove adalah untuk kehidupan makhluk hidup serta potensi ekosistem mangrove dalam menyerap karbon yang sangat besar, hal ini dapat menjadi kekuatan Indonesia dalam memerangi Global Warming.
Lebih lanjut Prof. Denny dan tim menyampaikan bahwa kegiatan kerjasama antara Undip dan BRGM ini juga selaras dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNDIP yaitu Tropical and Coastal Region Eco-development atau Pengembangan Ekologis Wilayah Pesisir dan Tropis. Selain itu, pengelolaan wilayah pesisir juga termasuk dalam implementasi SDGs 13 mengenai Penanganan Perubahan Iklim, SDGs 14 (ekosistem laut) dan SDGs 15 (ekosistem daratan).
