UNDIP, Semarang (17/4) – Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (UNDIP) kembali menunjukkan komitmennya sebagai institusi akademik yang aktif berperan dalam merumuskan arah pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam kepercayaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia kepada FEB UNDIP sebagai tuan rumah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Komite IV DPD RI, yang membahas penyusunan rekomendasi atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Acara FGD ini digelar di Ruang Sidang Dekanat FEB UNDIP, Semarang, dan dihadiri oleh Wakil Pimpinan DPD RI, Komite IV DPD RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta akademisi UNDIP.
Dalam sambutan pembukaannya, Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada UNDIP, khususnya FEB, sebagai mitra dalam forum diskusi kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa UNDIP siap menjadi bagian penting dari pembangunan Jawa Tengah dan Indonesia, melalui pendekatan kolaboratif dan kontribusi nyata di berbagai bidang.
“Terima kasih atas kepercayaan DPD RI kepada UNDIP. Kami merasa terhormat dan sekaligus terpanggil untuk mengambil peran strategis. Kami percaya, pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan hanya bisa terwujud melalui kerja sama pentahelix-antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media,” ungkap Prof. Suharnomo.
Ia juga menekankan bahwa UNDIP memegang teguh prinsip Bermartabat dan Bermanfaat, yakni bermartabat dalam integritas akademik dan keilmuan, serta bermanfaat secara nyata bagi masyarakat.
Sebagai implementasi dari komitmen sosial tersebut, Prof. Suharnomo memaparkan berbagai program yang telah dijalankan oleh UNDIP dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembentukan SDM unggul, antara lain penerimaan lebih dari 2.500 mahasiswa penerima KIP-K (Bidikmisi), pemberian beasiswa penuh untuk 120 mahasiswa di Jepara dengan fasilitas asrama, makan tiga kali sehari.
“Kami percaya, pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk mobilitas sosial secara vertikal (perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke arah yang lebih tinggi dalam struktur sosial). UNDIP ingin mengambil peran aktif agar Jawa Tengah tidak lagi menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia,” imbuhnya.
UNDIP juga telah mengimplementasikan 35 bidang penugasan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk program penyediaan air bersih dengan teknologi desalinasi di wilayah pesisir seperti Pekalongan, Jepara, Demak, dan Blora. Teknologi ini mengubah air payau menjadi air siap minum, didukung oleh energi terbarukan melalui solar panel.
Selain itu, UNDIP telah menerapkan teknologi pengawet hasil pertanian d’ozone di 12 titik lokasi, yang terbukti mampu memperpanjang daya simpan panen cabai dan mengurangi potensi kerugian petani.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan ekonomi. UNDIP ingin inline dengan DPD RI, agar kajian akademik kami dapat memberikan kontribusi konkret bagi kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” kata Prof. Suharnomo menegaskan.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPD RI memilih Jawa Tengah sebagai lokasi pelaksanaan FGD. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Jawa Tengah memiliki posisi geografis dan potensi ekonomi yang sangat strategis, terletak di antara dua gerbang ekonomi nasional, yaitu Jakarta dan Surabaya.
“Jawa Tengah memiliki infrastruktur strategis, tiga pusat kegiatan nasional, sebelas pusat kegiatan wilayah, serta sektor unggulan di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. DPD RI sangat penting dalam mendukung pengembangan SDM, infrastruktur, dan pengalokasian anggaran demi mendorong kesetaraan pembangunan,” ujarnya.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun RAPBN yang inklusif dan akurat. Ia juga menyampaikan bahwa DPD RI memiliki kewenangan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat, dan forum FGD seperti ini merupakan ruang penting untuk menyerap aspirasi serta masukan dari akademisi daerah.
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Mawardi, dalam paparannya menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD hari ini (Kamis, 17 April 2025) berlangsung secara paralel di dua lokasi, yaitu FEB UNDIP dan Universitas Andalas, Sumatera Utara. Pemilihan FEB UNDIP sebagai lokasi tidak lepas dari reputasinya sebagai salah satu fakultas ekonomi terbaik di Indonesia, serta rekam jejak para guru besar UNDIP dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“RAPBN disusun oleh pemerintah bersama DPR, tetapi DPD RI memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan atas dasar kondisi riil di daerah. Melalui Komite IV, kami ingin masukan dari kampus seperti UNDIP menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan fiskal nasional yang tepat sasaran,” jelas Mawardi.
Hadir dalam FGD memberikan paparan untuk bahan diskusi, dua guru besar UNDIP dari Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yaitu Prof. F.X. Sugiyanto dan Prof. Nugroho S.B. Maria. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Heru Susilo, M.T. Diskusi dipandu oleh akademisi UNDIP, Mohamad Egi Destiarsono, M.S.E.
FGD ini membahas berbagai parameter ekonomi makro seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, hingga arah kebijakan subsidi dan belanja negara. Hasil diskusi ini akan disusun dalam bentuk rekomendasi DPD RI untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bagian dari proses penyusunan APBN 2026.
Kegiatan ini memperkuat posisi UNDIP, khususnya FEB, sebagai thought leader (sumber pemikiran penting) dalam isu-isu kebijakan ekonomi dan sosial, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga laboratorium ide dan solusi untuk menjawab tantangan bangsa.
