UNDIP, Sigi (28/11) – Kementerian Transmigrasi RI menggandeng tujuh universitas besar di Indonesia dengan membentuk 400 tim lapangan yang terdiri dari para dosen, lulusan S1 dan S2, serta mahasiswa aktif. Agenda utama kolaborasi ini adalah melakukan penelitian dan melakukan gerakan strategis berlandaskan pada visi untuk menyukseskan asta cita Presiden Republik Indonesia yang dijalankan melalui peran aktif Menteri Transmigrasi. Seluruh tim mendapat mandat melakukan riset, pemetaan potensi ekonomi, sekaligus evaluasi sosial untuk memetakan potensi ekonomi kawasan transmigrasi.
Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (UNDIP) yang bertugas di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, merupakan contoh patriot mewujudkan elaborasi riset untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Melalui rangkaian observasi, pemetaan partisipatif, dan komunikasi intensif dengan masyarakat, tim patriot UNDIP hadir sebagai peneliti, dan juga sebagai jembatan penyambung suara masyarakat transmigran dengan pemerintah.
Penyelesaian Status Kewilayahan yang berlarut-larut
Dalam penelusuran di lapangan, Tim Ekspedisi Patriot UNDIP menemukan persoalan klasik mengenai kurang jelasnya status kewilayahan transmigran di UPT Bulu Pountu Jaya yang belum terselesaikan hingga meresahkan warga bertahun-tahun. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian administratif yang menghambat pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur. Sekretaris Desa Oloboju, Adi Sucipto, menuturkan kondisi status kewilayahan tersebut memang telah lama menjadi perbincangan.
“Selama ini SP 1 masuk ke wilayah Desa Sidera, SP 2 masuk Desa Oloboju, sedangkan SP 3 masih belum memiliki kejelasan status karena dihuni oleh masyarakat yang terdampak bencana gempa dan likuifaksi tahun 2018. Rencana untuk memasukkan seluruh SP ke dalam Desa Oloboju sebenarnya sudah ada, namun tidak kunjung terealisasi karena belum ada surat keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah,” jelasnya.
Advokasi Lapangan Berbuah Keputusan Penting
Dari temuan lapangan ini, Tim Ekspedisi Patriot UNDIP berdiskusi dengan Camat Sigi Kota dan Kepala UPT Bulu Pountu Jaya bersamaan dengan kunjungan tim ke Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di SP 2 UPT Bulu Pountu Jaya pada 8 September 2025. Merespon persoalan ini, pemerintah daerah merespon serius melalui rapat resmi yang dihadiri oleh Camat Sigi Kota, Kepala Desa Oloboju, dan Wakil Bupati Sigi yang kemudian menetapkan bahwa seluruh kawasan UPT Bulu Pountu Jaya masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Oloboju. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 400.10.2.2/086.42/BAG.PEM/SETDA/2025 perihal Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa. Keputusan ini menjadi titik terang sekaligus tonggak penting bagi warga transmigran, karena memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses lebih luas terhadap pelayanan publik. Meskipun demikian Tim Ekspedisi Patriot UNDIP tidak ikut serta dalam rapat secara formal, peran mereka sebagai fasilitator komunikasi warna dan pemerintah melalui penyampaian data, informasi, dan aspirasi masyarakat telah berkontribusi dalam penyelesaian status desa.
Krisis Air Bersih: Kebutuhan Dasar yang Mendesak
Selain status kewilayahan, Tim Ekspedisi Patriot UNDIP juga menyoroti krisis air bersih yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun terutama di SP 1 dan SP 3. Warga di dua kawasan transmigrasi ini mendapat pasokan air bersih 1–2 kali seminggu, padahal pipa distribusi air telah terbangun sejak tahun 2000. Sayangnya, jaringan pipa ini telah rusak akibat bencana gempa dan likuifaksi, serta diperparah oleh oknum yang berulah melubangi pipa untuk kebutuhan pertanian pribadi. Konsekuensinya, aliran air tidak lagi sampai ke kawasan permukiman.
Untuk mendalami persoalan ini, Tim Ekspedisi Patriot UNDIP menelusuri instalasi teknis (Intek) dan jalur pipanisasi yang terletak di bawah sumber mata air. Hasil survei menunjukkan adanya kerusakan jaringan di sepanjang jalur distribusi, sementara intek utama juga membutuhkan perbaikan teknis agar kapasitas aliran dapat kembali normal dan berkelanjutan.
Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kelangkaan Air
Karena keterbatasan air ini, masyarakat mengatur distribusi aliran air secara bergilir. Namun karena suplai air yang tidak memenuhi, banyak warga yang tidak mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsekuensinya, mereka harus membeli air tangki dengan biaya sekitar Rp 50.000,00–Rp 150.000,00 per minggu. Beban ekonomi tambahan ini dirasa memberatkan oleh warga transmigran. Ramni, warga transmigran SP 3, mengeluhkan keterbatasan air ini,
”Kami harus membayar Rp 150.000,00 per minggu untuk membeli air bersih di musim kemarau dan itupun hanya kami gunakan untuk mandi, mencuci, serta memasak. Sehingga untuk pengairan di lahan pekarangan hanya berharap dengan air hujan. Jadinya ketika musim kemarau, baik lahan pekarangan ataupun lahan usaha yang diberikan oleh nakertrans tidak bisa kami gunakan.” imbuhnya.
Lebih dari itu, krisis air juga berimbas pada ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pertanian mereka. Besarnya potensi kawasan transmigrasi Bulu Pountu Jaya, terutama di komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan skala rumah tangga terkendala oleh air. Banyak lahan yang kering dan akhirnya terbengkalai karena minimnya pasokan air irigasi. Potensi pertanian yang seharusnya dapat menjadi sumber utama penghidupan justru terhambat oleh suplai air, sumber daya utama pertanian. Guna mengantisipasi masalah ini, banyak warga transmigran menjalankan peternakan kambing di SP 1 dan peternakan ayam di SP 3.
Harapan ke Depan: Peran Strategis Tim Ekspedisi Patriot UNDIP
Seluruh temuan terkait persoalan kewilayahan maupun krisis air bersih tengah disusun dalam laporan evaluasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Transmigrasi. Harapannya, hasil kerja Tim Ekspedisi Patriot UNDIP dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan sekaligus dasar tindak lanjut agar masyarakat transmigran di UPT Bulu Pountu Jaya tidak lagi menghadapi hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, keberadaan Tim Ekspedisi Patriot UNDIP di Sigi tidak hanya memberi sumbangsih akademik, melainkan juga kontribusi nyata dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat. Mereka menjadi bukti bahwa riset lapangan yang dilakukan dengan pendekatan empatik mampu membawa perubahan konkret bagi masyarakat di akar rumput. (Komunikasi Publik/UNDIP/Tim 1 Ekspedisi Patriot Sigi ed. As3)