UNDIP, Semarang (11/7) – Universitas Diponegoro (UNDIP) menunjukkan peran aktifnya dalam kancah internasional dengan bertindak sebagai salah satu penyelenggara bersama (co-host) dalam acara Policy Roundtable (Meja Bundar Kebijakan) bertajuk “Responses to information manipulation in Southeast Asia: From research to policy implementation”. Forum strategis tingkat regional ini diselenggarakan pada hari Kamis, 9 Juli 2026, bertempat di ruang Siena Verona, Lantai 2, Four Points by Sheraton Jakarta, Thamrin, Indonesia. Kolaborasi internasional ini mempertemukan para akademisi lintas negara untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga integritas informasi digital di kawasan Asia Tenggara.
Acara berskala besar ini merupakan hasil kerja sama erat antara Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas MonashIndonesia, Universitas Chulalongkorn Thailand, serta didukung penuh oleh International Development Research Centre (IDRC) yang merupakan lembaga pemikir (think tank) penelitian asal Kanada. Kehadiran UNDIP sebagai co-host menegaskan komitmen universitas dalam merespons tantangan global, khususnya terkait ancaman manipulasi informasi dan operasi pengaruh jahat (malicious influence operations) yang kian marak dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, serta politik di kawasan Asia Tenggara.
Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja sama, dan Komunikasi Publik UNDIP, hadir langsung dan bertindak sebagai salah satu pembicara kunci (keynote speaker) dalam panel yang membahas temuan riset mengenai penanggulangan operasi pengaruh jahat. Dalam pernyataannya, Wijayanto, Ph.D. mengungkapkan rasa antusiasnya atas terselenggaranya agenda krusial ini di ibu kota.
Dalam paparannya, Wijayanto, Ph.D. menyatakan, “Pasukan siber dan operasi pengaruh yang menggunakan propaganda media sosial telah berkembang menjadi sebuah industri di Asia Tenggara. Untuk mengatasinya, diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem digital, yang mencakup transparansi konten politik digital, penguatan akuntabilitas platform dalam mendeteksi akun palsu dan perilaku tidak autentik yang terkoordinasi, peningkatan literasi media masyarakat, pengembangan riset untuk memetakan aktor, pendanaan, dan perubahan taktik, serta penguatan pemantauan ruang publik digital oleh masyarakat sipil, jurnalis, dan pemeriksa fakta.”
Forum ini sendiri dihadiri oleh sekitar 25 tokoh penting, termasuk perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi I DPR RI, hingga Dewan Pengawas Meta.
Melalui diskusi yang berlangsung interaktif dan produktif, seluruh elemen peserta saling berbagi hasil riset terbaru serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan tata kelola AI yang bertanggung jawab. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama yang merepresentasikan solidnya kolaborasi lintas sektor dan negara.
Menutup keterangannya, Wijayanto, Ph.D. menyampaikan apresiasi mendalam atas hasil yang dicapai dalam pertemuan internasional tersebut. “Ini merupakan lokakarya yang sangat membuahkan hasil dengan begitu banyak wawasan luar biasa yang didapatkan,” pungkasnya.
Melalui kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan digital di tingkat regional ini, Universitas Diponegoro kembali membuktikan kapasitasnya sebagai perguruan tinggi kelas dunia yang tidak hanya unggul dalam riset, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat luas. Langkah strategis ini sejalan dengan visi besar universitas untuk terus melangkah maju sebagai institusi yang disegani. Semangat inilah yang mempertegas jati diri UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat, baik di tingkat nasional maupun internasional. (Komunikasi Publik/UNDIP/ Riri)
