UNDIP, Jakarta (11/10) – Tiga pakar Universitas Diponegoro (UNDIP) menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada 6 Oktober 2026. Mengangkat tema “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”, forum ini membahas berbagai persoalan politik Indonesia, termasuk praktik demokrasi, tingginya biaya politik, dan upaya memperkuat kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.
Ketiga pakar UNDIP tersebut adalah Wijayanto, Ph.D., pakar politik digital dan demokrasi yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor IV UNDIP bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik; Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI; Prof. Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP.
Demokrasi Pancasila: Melampaui Prosedur Elektoral
Salah satu pokok pembahasan dalam forum tersebut adalah kecenderungan praktik demokrasi Indonesia yang masih berpusat pada prosedur elektoral, terutama penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara berkala, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana rakyat memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan publik, mengawasi kekuasaan, dan menentukan arah pembangunan.
Dalam diskusi tersebut, Wijayanto menekankan bahwa demokrasi Pancasila mengandung amanat yang lebih luas daripada demokrasi politik semata. Pancasila tidak hanya mengamanatkan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Prinsip tersebut tercermin dalam sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam perspektif ini, kedaulatan rakyat tidak berhenti pada hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Kedaulatan juga berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengartikulasikan kepentingannya, serta memperoleh akses dan kesempatan ekonomi yang lebih adil.
Karena itu, penguatan demokrasi Pancasila perlu mencakup upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam proses politik sekaligus memastikan bahwa pembangunan menghasilkan manfaat yang lebih merata. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial.
Tingginya Biaya Politik dan Persoalan Politik Uang
Forum tersebut juga membahas persoalan tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk praktik politik uang. Besarnya biaya pencalonan dan kampanye menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kesetaraan kesempatan bagi kandidat, hubungan antara kandidat dan pemilih, serta akuntabilitas pejabat yang terpilih.
Praktik politik uang juga menimbulkan persoalan bagi kualitas representasi politik. Ketika transaksi material memengaruhi pilihan politik, hubungan antara warga dan wakilnya berisiko bergeser dari hubungan berdasarkan program dan mandat publik menjadi hubungan transaksional.
Para peserta mendiskusikan berbagai alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk penguatan transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik, pengawasan pembiayaan kampanye, penegakan aturan terhadap praktik politik uang, serta perbaikan mekanisme rekrutmen dan pencalonan politik. Pendidikan politik masyarakat dan penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi proses pemilu juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat integritas demokrasi.
Pembenahan sistem pemilu dengan demikian tidak hanya menyangkut aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga bagaimana memastikan kompetisi politik berlangsung lebih adil dan menghasilkan wakil rakyat yang mampu menjalankan mandat publik. Agenda ini menjadi relevan dalam pembahasan kebijakan dan regulasi menjelang Pemilu 2029.
UNDIP Serahkan Dua Buku Kajian kepada MPR RI
Pada kesempatan yang sama, Wijayanto menyerahkan dua buku hasil kajian UNDIP kepada pihak MPR RI. Kedua buku tersebut membahas dinamika demokrasi digital serta peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokratis.
Buku pertama, Pasukan Siber, mengulas dinamika demokrasi digital di Indonesia, khususnya peran pasukan siber dalam kompetisi politik. Buku ini membahas bagaimana aktor politik memanfaatkan media sosial untuk membentuk opini publik, memengaruhi percakapan politik, dan memobilisasi dukungan. Kajian tersebut juga menyoroti tantangan manipulasi opini publik serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi di era digital.
Buku kedua, Masyarakat Sipil dan Demokrasi, membahas peran masyarakat sipil sebagai ruang partisipasi warga sekaligus sebagai asosiasi dan jaringan kolektif. Masyarakat sipil memiliki peran dalam mengorganisasi kepentingan, menyampaikan aspirasi, mengawasi kekuasaan, dan menjaga keseimbangan hubungan antara negara dan masyarakat. Penguatan masyarakat sipil menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses elektoral, tetapi juga menyediakan ruang partisipasi yang bermakna bagi warga negara.
Penyerahan kedua buku tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas pemanfaatan hasil penelitian dan kajian akademik UNDIP dalam pembahasan kebijakan publik. Isu-isu yang diangkat dalam kedua buku tersebut relevan dengan pembahasan mengenai kedaulatan rakyat, integritas proses politik, serta tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan teknologi digital.
Kontribusi Akademik dalam Perumusan Kebijakan Nasional
Dalam forum tersebut, para pakar UNDIP menyampaikan masukan secara langsung kepada pimpinan dan jajaran Badan Pengkajian MPR RI. Hasil kajian UNDIP juga diserahkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengkajian. Apresiasi atas partisipasi UNDIP disampaikan oleh Yasonna H. Laoly, baik secara langsung dalam forum maupun melalui pesan kepada Wijayanto setelah kegiatan berlangsung.
Keterlibatan tiga pakar UNDIP dalam forum ini menjadi bagian dari kontribusi universitas dalam menyediakan perspektif akademik bagi pembahasan kebijakan nasional, khususnya terkait tata kelola negara, konstitusi, regulasi pemilu, dan penguatan demokrasi menjelang Pemilu 2029.
Melalui riset, publikasi, dan dialog dengan lembaga negara, UNDIP terus mendorong agar hasil penelitian dan kepakaran dosen dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan publik. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen universitas untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya berkembang di lingkungan akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat.
(Komunikasi Publik/UNDIP)
