UNDIP, Semarang (22/10) – Paparan Makalah Ilmiah Calon Guru Besar ini difasilitasi Dewan Profesor UNDIP, Kamis (22/10), di Ruang Sidang Senat Akademik, Gedung SA-MWA, Kampus Tembalang.
Dalam forum tersebut, dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP, Dr. Nurul Hasfi, S.Sos., M.A., mempresentasikan makalah berjudul “Kriteria Normatif Ruang Publik Media di Era Informasi: Menghadapi Diskursivisasi Kekuasaan di Media untuk Penguatan Demokrasi Digital”. Ia menawarkan dua kebaruan dalam kajian Sosiologi Media, kebaruan konseptual untuk menjelaskan mekanisme kekuasaan melalui wacana, jaringan dan ICT serta dan kebaruan normatif untuk mengevaluasi kualitas ruang publik digital.
Konsep diskursivisasi kekuasaan menjelaskan tentang proses pembentukan, penguatan, dan pemeliharaan kekuasaan aktor melalui hubungan strategis antara 3 elemen kekuasaan wacana, jaringan, dan teknologi informasi. Dalam hal ini, wacana kini akan mampu membangun kekuasaan di masyarakat dengan cepat dan masif karena ICT dan jaringan di era digital yang semakin canggih. Yang menjadi masalah, saat ini diskursivisasi kekuasaan di Indonesia semakin tak terkendali karena kekuasaan publik semakin sempit dalam ruang digital.
Gagasan ini merupakan sintesis penelitian Dr. Nurul sepanjang 2008–2026 dan dialog teoritis dengan Norman Fairclough tentang wacana sebagai praktik sosial, Michel Foucault tentang relasi wacana, pengetahuan, dan kekuasaan, serta Manuel Castells tentang kekuasaan dalam masyarakat jaringan. Temuan empirisnya mencakup polarisasi kampanye pemilihan presiden, kontestasi kebijakan banjir Jakarta, pemberitaan dan penanganan bencana lingkungan, serta aktivisme digital di Indonesia.
Dari berbagai kasus tersebut, Dr. Nurul menelaah bagaimana aktor yang mampu mengorganisasi wacana, membangun jaringan, dan memanfaatkan infrastruktur digital dapat memengaruhi isu yang menonjol dalam percakapan publik. Persoalannya bukan hanya siapa yang dapat berbicara, melainkan juga siapa yang memiliki kemampuan memperluas jangkauan dan pengaruh pandangannya.
Naskah ilmiah ini menunjukkan bahwa ruang publik digital tidak selalu menghadirkan pertukaran gagasan secara setara. Polarisasi, dominasi wacana, politik pencitraan, dan ketimpangan visibilitas informasi dapat membatasi kualitas perdebatan publik. Perkembangan platform, algoritma, dan kecerdasan buatan (AI) turut memengaruhi informasi yang beredar dan memperoleh perhatian masyarakat.
ICT bukan lagi entitas netral namun elemen penting yang menentukan kualitas demokrasi
“Teknologi, termasuk platform digital, algoritma, dan AI, tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen yang sepenuhnya netral. Teknologi telah menjadi bagian dari proses sosial yang ikut memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Karena itu, transparansi dan tanggung jawab etis tidak hanya menjadi kewajiban pengguna, tetapi juga negara, platform, pendidik dan terlebih para ahli serta pengembang teknologi media dan komunikasi,” ujar Dr. Nurul.
Sebagai kebaruan normatif, ia mengusulkan enam kriteria ruang publik media di era informasi: kesetaraan digital (digital equality), keadilan jaringan (network justice), pluralitas wacana (discourse plurality), rasionalitas diskursus politik (political discourse rationality), transparansi partisipasi (participation transparency), dan akuntabilitas platform (platform accountability).
Keenam kriteria ini menjadi kerangka evaluatif untuk menilai akses dan partisipasi setara, keberagaman pandangan, mutu perdebatan politik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan platform yang diharapkan mampu mengatasi problematika diskursivisasi kekuasaan yang diidentifikasi sebagai masalah ruang publik di era digital dalam makalah ilmiah ini.
Dr. Nurul menambahkan, penerapan keenam kriteria ini memerlukan kolaborasi pemerintah, platform digital, lembaga media, masyarakat sipil, akademisi, industri konten, serta ahli dan pengembang teknologi informasi. Menurutnya ini penting karena penguatan demokrasi digital perlu melampaui pembangunan infrastruktur internet namun juga menjamin substansi diskusi publik di ranah online yang mendukung penguatan demokrasi.
Gagasan ilmiah ini sejalan dengan lima tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui penguatan demokrasi dan akuntabilitas; SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) melalui kesetaraan digital; SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui tata kelola teknologi informasi; SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui literasi digital kritis; serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi multipihak dalam membangun ruang publik digital yang demokratis. (Komunikasi Publik/ UNDIP)











