Kolaborasi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) direalisasikan dalam Seminar Nasional bertema “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal.” Seminar Nasional yang dilaksanakan di Aula FISIP UNDIP pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 09:00 WIB ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang transportasi perkotaan berbasis angkutan umum yang menjadi poros pergerakan masyarakat dan juga merupakan bagian pembangunan infrastruktur negeri. Rektor UNDIP Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat RI Tatan Rustandi, A.TD., M.Sc., Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang Drs. Mukhamad Khadik, M.Si., Pengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Kerja Sama, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. beserta jajarannya hadir dalam acara ini.
Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. secara resmi membuka seminar nasional hari ini. Dengan jumlah mahasiswa mencapai 67.000 orang hingga tahun ini, UNDIP dengan tagline “UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat” menginisiasi berbagai program untuk membantu masyarakat dan mengentaskan kemiskinan khususnya di Jawa Tengah. “Yang perlu kita kembangkan adalah satunya transportasi, di mana infrastruktur pada saat ini sudah jauh lebih berkembang. Ada banyak kemajuan di negeri ini yang harus disyukuri, termasuk transportasi publik kita yang membanggakan,” ungkap Prof. Suharnomo.
Dalam sambutannya yang ditayangkan secara daring, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan transportasi perkotaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dirinya menyebutkan, “Bersama Kemenhub, kita bantu Pemerintah Daerah menyiapkan langkah agar lebih banyak daerah yang mampu menyediakan transportasi umum dengan penguatan semangat kolaborasi. Saat ini, Kementerian Perhubungan telah berkomitmen dengan memberikan stimulus subsidi melalui skema buy the service di 14 kota (Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Bogor, Bekasi dan Depok), yang melayani hingga 75 juta orang.”
Melalui seminar ini, UNDIP dan Kemenhub memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan transportasi perkotaan yang cukup kompleks, meningkatkan kesadaran atas pentingnya pengelolaan sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal, serta membagikan pemahaman pemanfaatan angkutan umum massal dan non-motorized transportation.
Pembangunan infrastruktur dan transportasi di Indonesia termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Mendukung komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. selaku Dekan FISIP UNDIP, menyambut kolaborasi bersama Kemenhub serta menjadi tuan rumah seminar nasional ini, “Perhubungan dan transportasi penting untuk kita karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Terima kasih Kemenhub atas kolaborasinya bersama FISIP dan UNDIP.”
Seminar ini memaparkan data dari BPS mengenai fakta bahwa 57% dari total masyarakat Indonesia tinggal di perkotaan, dan diperkirakan pada tahun 2035 intensitasnya akan terus meningkat mencapai 66,6%. Mobilitas masyarakat yang tinggi terlebih di kawasan perkotaan membutuhkan penyediaan transportasi umum massal untuk kelancaran aktivitas sehari-hari dan menghindari macet agar mengurangi resiko stres berkelanjutan diakibatkan oleh macet. Karenanya, seminar nasional ini menjadi forum diskusi untuk ditarik kesimpulan dan rekomendasi kebijakan publik di bidang transportasi, yang nantinya dijadikan masukan untuk pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah yang berwenang atas penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.
Berbincang dengan rekan media pada sesi door stop, Rektor UNDIP mennjelaskan bahwa pengelolaan transportasi perkotaan dalam pembuatan kebijakan tentu dilakukan bersama dengan pakar transportasi untuk menemukan cara yang tepat bagaimana menyediakan transportasi umum dengan baik. Prof. Suharnomo menegaskan, “Kita perhatikan sustainability, go green, dan finance. Selain dengan ahli tata kota, kita kerja sama dari bidang teknik dan social science.”
Sementara pada sesi door stop yang sama, Sekjen Kemenhub RI, Novie Riyanto mengatakan bahwa transportasi publik adalah tanggung jawab bersama akademisi, masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Transformasi dibentuk mulai dari diskusi yang memberikan masukan kepada pemangku kebijakan. “Pemda membuat akses yang baik yang mampu menjangkau kebutuhan dan daya beli masyarakat, perhatikan aspek kenyamanan, saat hujan maupun panas. Ketepatan waktu dan penataan kota juga penting, karena mempengaruhi apakah masyarakat akan semakin banyak menggunakan transportasi umum, kita berjalan dalam perubahan peradaban,” tuturnya. (Titis – Public Relations)
