UNDIP, Jakarta (29/08) – Dunia demokrasi digital Indonesia kembali mendapat sorotan kritis. Pada acara peluncuran buku “Pasukan Siber – Operasi Pengaruh dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang digelar pada Senin, 25 Agustus 2025 di Jakarta, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., ahli Demokrasi Digital FISIP UNDIP, sekaligus Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Universitas Diponegoro, hadir sebagai salah satu pembicara utama.
Buku yang diterbitkan oleh LP3ES ini merupakan hasil riset mendalam selama hampir lima tahun di tiga negara yakni Indonesia, Filipina, dan Thailand yang dikerjakan oleh Wijayanto, Ph.D bersama Prof. Ward Berenschot, antropolog politik dari Universitas Amsterdam. Dengan pendekatan etnografi digital, riset tersebut menyingkap bagaimana jaringan pasukan siber (cyber troops) beroperasi secara sistematis dalam mempengaruhi opini publik, termasuk dalam momentum penting seperti revisi UU KPK tahun 2019.
Dalam paparannya, Wijayanto, Ph.D menjelaskan bahwa pasukan siber bukan sekadar akun anonim di media sosial, melainkan jaringan terorganisasi yang dijalankan oleh pihak-pihak berkepentingan yang dimulai dari politisi, partai, hingga kalangan pengusaha.
“Jika praktik pasukan siber ini dianggap wajar, maka demokrasi kita menghadapi ancaman yang serius. Mereka bekerja bukan untuk memperkaya debat publik, tetapi untuk menenggelamkan suara kritis dan mengarahkan opini sesuai kepentingan tertentu,” tegasnya.
Sementara itu Prof. Ward, salah satu peneliti buku ini, menjelaskan bahwa pasukan siber memperoleh dukungan pendanaan dari setidaknya empat pihak: politisi, partai politik, pemerintah, dan kalangan pengusaha. Keempatnya memiliki kepentingan bersama, yakni mengendalikan KPK yang dianggap berpotensi mengancam keberlangsungan mereka. Untuk itu, pasukan siber digerakkan guna memanipulasi opini publik.
Temuan riset ini menunjukkan bagaimana narasi digital mampu membalikkan persepsi publik dalam proses revisi UU KPK pada 2019. Melalui tagar-tagar populer seperti #KPKsarangTaliban, #RevisiUUKPKforNKRI, dan #DukungRevisiUUKPK berhasil mendominasi ruang digital dan kemudian diamplifikasi oleh media arus utama, hingga mempengaruhi survei opini publik kala itu. Tagar-tagar tersebut mampu menenggelamkan tagar #Reformasidikorupsi #TolakrevisiUUKPK.
Wijayanto, Ph.D mencatat, amplifikasi isu bahkan sampai menembus media arus utama. Dalam kurun waktu 10–17 September 2019, narasi “KPK sarang Taliban” muncul dalam sedikitnya 250 artikel daring. Survei Harian Kompas pada 16 September 2019 turut memperlihatkan pergeseran opini publik: 44,9% responden menyatakan mendukung revisi UU KPK, sementara 39,9% menolak.
Acara peluncuran buku turut menghadirkan berbagai tokoh nasional sebagai pembahas, antara lain Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat; Philips J. Vermonte, Ph.D dari Kantor Komunikasi Presiden, serta Ika Kartika Idris, Ph.D dari Monash University Australia. Kehadiran mereka memperkaya diskursus mengenai bagaimana demokrasi digital di Indonesia harus dikelola agar tetap sehat dan transparan.
Wijayanto, Ph.D menegaskan bahwa penelitian ini tidak hanya berangkat dari kepentingan akademik, tetapi juga dari tanggung jawab moral universitas untuk menghadirkan pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa.
“Universitas harus menjadi garda depan dalam membaca gejala sosial dan menawarkan solusi. Melalui riset ini, kami berharap ruang digital di Indonesia tidak lagi menjadi arena manipulasi, melainkan ruang publik yang sehat untuk demokrasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital, transparansi komunikasi politik, serta tanggung jawab platform media sosial dalam menanggulangi disinformasi. Selain itu, norma etika, akuntabilitas, serta riset-riset akademik perlu terus didorong untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam menjaga ruang publik digital yang sehat.
Kajian akademik diharapkan tidak hanya berhenti pada ranah ilmiah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan demokrasi digital.
“Demokrasi digital ibarat pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sarana kontrol warga terhadap kekuasaan, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara manipulatif oleh elite. Tantangan kita adalah memastikan ruang digital benar-benar menjadi ruang publik yang otentik, bukan ruang publik semu,” pungkas Wijayanto.
Partisipasi aktif Wijayanto, Ph.D dalam forum peluncuran buku ini menegaskan peran UNDIP sebagai pusat pemikiran kritis yang berkomitmen mendukung demokrasi Indonesia yang sehat dan bermartabat. Dengan riset lintas negara yang dihasilkannya, UNDIP terus berupaya memperkuat posisi akademisi Indonesia di kancah internasional, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola demokrasi digital di tanah air. (Komunikasi Publik/ UNDIP/DHW)