UNDIP, Semarang (7/4) – UNDIP bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Direktorat Diplomasi Publik menyelenggarakan kuliah Public Diplomacy dengan tema “Diplomasi Maritim Indonesia: Arus Utama Soft Power dalam Isu Kedaulatan dan Hukum Laut”. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 7 April 2026, di Gedung ICT lantai 5 Kampus UNDIP Tembalang. Turut dihadiri oleh pimpinan universitas beserta fakultas di UNDIP, pimpinan Direktorat Diplomasi Publik Kemenlu RI, serta mahasiswa UNDIP yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNDIP, Prof. Dr.rer.nat. Ir. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T., dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya Public Diplomacy yang bekerja sama dengan Kemenlu RI. “Patut bersyukur dapat mengikuti acara Public Diplomacy ini. Mudah-mudahan kita bertambah wawasan tentang diplomasi maritim,” ungkap Prof. Heru.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Heru turut mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola wilayah maritimnya. “Kebetulan kita tinggal di Indonesia yang kepulauan dan maritim. Hal tersebut merupakan anugerah dari Tuhan, sehingga kita harus menjaganya. Namun, tentunya kita perlu melakukan diplomasi dengan negara lain agar kita berdaulat memanfaatkan kekayaan alam dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” imbuh Prof. Heru.
Ani Nigeriawati, selaku Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI yang juga merupakan alumni FISIP UNDIP, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kemenlu RI telah menjalin kemitraan dengan UNDIP. “Public Diplomacy Goes to Campus merupakan bentuk kemitraan Kemenlu RI dengan UNDIP sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik.” Kata Ani.
Ani juga menekankan bahwa diplomasi publik, khususnya diplomasi maritim, saat ini penting untuk dikaji, mengingat Semarang adalah Kota Pelabuhan yang menjadi pintu interaksi dan diplomasi dengan dunia.“Tentunya sangat tepat jika berbicara mengenai diplomasi maritim di Semarang. Karena Semarang sejak menjadi Kota Pelabuhan dan menjadi pintu interaksi Indonesia dengan dunia,” kata Ani.
Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu RI, Heru Hartanto Subolo, memberikan materi mengenai diplomasi publik maritim serta pentingnya membangun kesadaran masyarakat bahwa laut atau maritim merupakan identitas, kekuatan ekonomi, dan ruang strategis Indonesia. “Oleh karena itu, masyarakat harus memahami diplomasi maritim ini. UNDIP juga harus mengambil peran dalam hal ini,” ungkapnya.
Sesi diskusi selanjutnya disampaikan oleh Deputi Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu RI, Dr. Gulardi Nurbintoro, mengenai Diplomasi Tiada Henti yang diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui upaya panjang dan rumit dalam memperjuangkan pengakuan sebagai negara kepulauan melalui berbagai perundingan internasional hingga diakui dalam UNCLOS 1982.
“Sejak awal kemerdekaan terus diperjuangkan. Agar kita bisa berdaulat dalam memanfaatkan sumber daya laut dan kapal asing tidak seenaknya masuk ke perairan Indonesia. Hingga akhirnya diakui pada tahun 1982. Yang tadinya 3 mil menjadi 12 mil,” ucap Dr. Gulardi.
Diskusi dimoderatori oleh Robetmi Jumpakita Pinem, S.AB. MBA, Ph.D yang merupakan Sekretaris Progam Studi S1 Administrasi Bisnis. Guru Besar FISIP UNDIP, Prof. Ika Riswanti Putranti, A.Md.A.K., S.H., M.H., Ph.D., berkesempatan untuk menjadi pananggap dalam diskusi. Prof. Ika menegaskan pandangan para narasumber bahwa sektor maritim memiliki nilai strategis bagi Indonesia. “Laut memiliki nilai strategis yang luar biasa. Masa depan Indonesia ada di laut,” ujar Prof. Ika.
Setelah sesi diskusi dilanjutkan dengan pemutaran film dengan judul “12 Mile: Guiding The Archipelago” yang mempelajari keteladanan dari Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan diplomat dan juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang terus memperjuangkan wilayah laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil supaya Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam memanfaatkan kekayaan alam laut.
Dr. M. Agus Imanuddin, S.H., M.Si., yang merupakan produser film 12 Mile, mengungkapkan bahwa alasan pembuatan film tersebut adalah untuk mengenalkan sosok Mochtar Kusumaatmadja yang jasanya sangat besar bagi bangsa Indonesia mengenai kedaulatan maritim. “Banyak orang yang tidak kenal sosok Mochtar Kusumaatmadja. Padahal jasanya besar bagi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yang melatarbelakangi untuk membuat film yang mengangkat Mochtar Kusumaatmadja supaya lebih dikenal oleh banyak orang, terutama di kalangan generasi sekarang,” ujar Dr. Agus. (Komunikasi Publik/UNDIP/AKS ed. As3)