SEMARANG – Presiden World Society of Victimology (WSV) atau Masyarakat Viktimologi Dunia, Prof. Dr. Robert Peacock, membeberkan kaitan antara tindak kejahatan dengan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs – Sustainable Development Goals). Pada hari kedua gelaran ICENIS (International Conference on Energy, Environment, Epidemiology and Information System) yang dihelat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP), Kamis (5/8/2021) Prof Peacock mengkhawatirkan pengaruh tindak kejahatan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi komitmen negara-negara anggota PBB.
Saat memandu presentasi Prof Peacock yang juga Ketua Departemen Kriminologi University of Free State Afrika Selatan; Ketua Dewan Profesor Undip, Prof Dr Purwanto DEA, mengatakan tema yang dibawakan Peacock memang sangat menarik. Membahas penanggulanan kejahatan dan viktimisasi untuk mencapai Sustainable Development Goals adalah sesuatu yang baru dalam rangkaian ICENIS yang sudah memasuki tahun ke-6 penyelenggaraannya.
Menurut Prof Peacock, aspek hukum dan keamanan selama ini memang kurang banyak dibahas dalam kontribusinya mendorong pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya Tujuan 16. “Pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kejahatan dan viktimisasi saling berkaitan dan memperkuat satu sama lainnya. Penanggulangan kejahatan dapat mendorong pencapaian Agenda 2030, dan sebaliknya pencapaian SDGs dapat berkontribusi pada pemberantasan beragam bentuk kejahatan, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini,” kata Presiden WSV ini.
Sebagai informasi, WSV atau Masyarakat Viktimologi Dunia adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang keanggotaannya meliputi kalangan akademisi dan peneliti dalam ilmu sosial terkait, perwakilan pemerintah, dokter, pengacara, penegak hukum, personel layanan darurat, mahasiswa dan anggota masyarakat yang berkepentingan. MSV sering mendapat peran untuk memberikan masukan dan nasehat bagi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB serta Dewan Eropa.
Melalui presentasinya yang berjudul “Crime and victimisation in the era of the United Nations Sustainable Development Goals” Robert mengingatkan mengenai isi target 16 yakni secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun, mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macem bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua pada 203. Target 16 juga mengarahkan agar negara-negara secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset yang dicuri dan memerangi semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir, secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk, membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level, memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level dan memperlebar dan menguatkan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam institusi dan tata-kelola global.
“Sebagai sebuah kerangka kerja, SDGs mempeluas MDGs pada banyak aspek terutama dengan melihat hubungan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, termasuk didalamnya adalah mengurangi secara signifikan kekerasan, bunuh diri, kematian, menhilangkan kekerasan pada perempuan dan anak, memastikan akses yang merata bagi semua orang termasuk kepada para korban,” kata Robert yang pernah menjadi Head of Department Criminal Justice and Criminology di Monash University.
Dia menegaskan, tanpa adanya pandemi Covid-19 saja sebetulnya kita semua belum on the track menuju pencapaian SDGs pada tahun 2030. Karena itu dengan adanya Covid-19 diperkirakan pencapaian akan makin sulit. Di sisi lain, pada saat yang sama pandemi sebetulnya memunculkan peluang untuk mengembangkan rencana pemulihan (recovery plan).
Sebelum pandemi terjadi, kata Robert, ada 4 miliar orang yang belum mendapatkan perlindungan sosial sama sekali, pada 2020 ada lebih dari 71 juta orang terpaksa masuk ke jurang kemiskinan ekstrim, sementara pada saat yang sama beragam bencana alam terjadi dan membuat jurang kemiskinan makin dalam. Terkait target kedua yaitu tidak adanya kelaparan, bisa dipastikan dengan adanya pandemi yang juga mengancam sistem pangan maka target tersebut akan makin sulit dicapai.
Robert menduga akan ada banyak anak-anak yang terhambat pertumbuhannya. Juga akan makin banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah, atau terpaksa keluar dari sekolah akibat kesulitan ekonomi (target keempat).
Terkait dengan target kelima yaitu kesetaraan gender maka dikhawatirkan pembatasan kegiatan atau banyak disebut dengan lockdown akan meningkatkan risiko kekerasana terhadap perempuan dan anak. Di beberapa negara dilaporkan telah terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga sebesar 30%.
Menyangkut target 8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi juga diprediksi akan sulit tercapai karena ada jutaan pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.
Robert menutup presentasinya dengan tawaran beberapa alternatif pemikiran dan kegiatan yang kerangka kesempatan untuk mengembangkan rencana pemulihan SDGs, di antaranya dengan meningkatkan karakter penelitian keberlanjutan menjadi lebih interdisipliner dan transdisipliner agar lebih berorientasi pada solusi kebutuhan masyarakat dalam kerangka glokalisasi dan multilateralisme.
Para pemain di tingkat lokal, nasional, internasional dan regional harus dipandang setara dalam wacana viktimologis yang berorientasi pada rakyat. Pembuat kebijakan harus tidak bias dengan lebih banyak mengikutsertakan “komunitas kuat” karena hal ini justru tidak membawa pada solusi sistemik, tukasnya. (tim humas)
