UNDIP, Semarang (21/2) – Banjir di Kota Semarang merupakan persoalan kompleks yang dihasilkan dari dinamika permasalahan perkotaan yang saling berkaitan. Universitas Diponegoro sebagai institusi akademik turut mendukung penyelesaian permasalahan tersebut melalui perannya sebagai mitra inti dalam jejaring internasional Global Center of Spatial Methods for Urban Sustainability (SMUS – www.gcsmus.org) yang dikoordinasikan oleh Technische Universität Berlin dan didanai Pemerintah Jerman, dengan penelitian untuk menghadirkan solusi ilmiah dan berkelanjutan. Penelitian SMUS berfokus pada wicked urban problems, permasalahan perkotaan yang kompleks yang membutuhkan pendekatan spasial yang interdisiplin.
Fenomena banjir di Jawa Tengah menjadi contoh nyata dari wicked urban problems tersebut. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan muncul sebagai kombinasi dari berbagai kondisi yang saling mempengaruhi. Prof. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, selaku tim dosen dari penelitian SMUS, sekaligus pakar dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP, menjelaskan, “Wilayah pesisir menghadapi berbagai jenis banjir, mulai dari banjir akibat pasang air laut, perubahan penggunaan lahan di hulu, hingga ketidaksiapan sistem drainase perkotaan, terutama di kota-kota yang berkembang pesat. Selain itu, frekuensi hujan di berbagai daerah juga mengalami peningkatan, yang bisa menjadi sangat deras pada waktu tertentu akibat perubahan siklus alam, yang kemudian memperparah banjir,” ungkap Prof. Wiwiwandari.
Dilansir dari BMKG, curah hujan di Jawa Tengah, termasuk di Kota Semarang, mengalami peningkatan dari yang didominasi oleh kisaran 101–500 mm yang termasuk kategori menengah hingga tinggi pada Desember 2025, menjadi didominasi oleh 301–500 mm atau lebih pada Februari 2026 yang tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Di saat yang sama, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) semakin kritis akibat pertumbuhan lahan terbangun tanpa disertai penguatan jaringan drainase dan fasilitas retensi air yang memadai. Sedimentasi sepanjang alur sungai semakin mengurangi kapasitas tampung aliran. Sementara itu, perluasan permukiman di area yang seharusnya diperuntukkan sebagai daerah resapan mengakibatkan peningkatan akumulasi limpasan air yang turut memperparah banjir.
Sebagai salah satu contoh, Prof. Wiwandari menjelaskan tentang banjir yang terjadi di Kabupaten Kendal. Wilayah Kendal yang sebagian berada di DAS Bodrikuto dan sebagian lainnya di DAS Jratengseluna mengalami perubahan penggunaan lahan yang signifikan. Perubahan rata-rata dari lahan terbuka ke lahan terbangun mencapai 15% per tahun. Apabila perubahan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sistem drainase yang memadai serta pengelolaan daya resap air yang optimal, maka risiko dan tingkat keparahan banjir akan semakin meningkat.
Situasi yang kompleks ini menunjukkan urgensi untuk penanganan banjir yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, penyelesaian banjir perlu mengarah pada akar permasalahannya secara menyeluruh. “Penanganan banjir perlu dilakukan secara proaktif dan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang, sehingga menjadi upaya yang sistemik dan berkelanjutan,” ucap Prof. Wiwandari. Salah satu kebijakan yang dapat didorong adalah penerapan zero delta Q, yaitu pengelolaan sumber daya air untuk menampung limpasan air sehingga tidak terjadi kenaikan debit puncak banjir yang dialirkan. Selain itu, pengendalian pengambilan air tanah di wilayah pesisir juga menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko penurunan muka tanah dan memperparah banjir rob. Lebih lanjut, Prof. Wiwandari menegaskan bahwa meskipun langkah-langkah jangka pendek tetap diperlukan untuk membantu masyarakat terdampak, upaya tersebut harus diimbangi dengan perumusan strategi jangka panjang. Karena itu, perencanaan pembangunan dan pengendalian risiko perlu dirancang secara integratif agar menghasilkan penanganan banjir yang lebih komprehensif dan efektif. (Komunikasi Publik/UNDIP/Tim Peneliti SMUS)