UNDIP, Semarang (17/9) – Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (UNDIP) menjadi wadah diskusi dalam agenda bertajuk “Dialog Stakeholder Panas Bumi Gunung Ungaran: Manfaat, Risiko, dan Suara Masyarakat Tahun 2026”. Acara diawali dengan sambutan hangat dari Dekan FISIP UNDIP, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Universitas Diponegoro, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D.. Turut hadir jajaran pimpinan universitas dan fakultas untuk menyambut para narasumber serta tamu undangan.
Sebagai jembatan penyambung aspirasi dan pemikiran, forum diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai sudut pandang regulator, pelaksana teknis, akademisi, dan pendamping masyarakat: Pemerintah & Regulator: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI (Sugeng Suparwoto, M.T.) serta Direktur Panas Bumi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI (Dr. P. Hadi Wijaya, S.T., M.T.); Penyedia Energi: Executive Vice President Management Panas Bumi PT PLN (John Rembet); Pakar & Akademisi: Ahli Geotermal UNDIP (Prof. Dr. Eng. Agus Setyawan) dan Ahli Cagar Budaya FIB UNDIP (Dr. Eko Punto Hendro); Masyarakat Sipil & Lingkungan: Direktur WALHI Jawa Tengah (Fahmi Bastian). Sesi diskusi dialogis dan interaktif tersebut dipandu oleh Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Dr. Dewi Erowati, M.Si..
Peran kampus sebagai jembatan ke masyarakat semakin bermakna dengan hadirnya peserta dari beragam lapisan. Forum ini dihadiri oleh Utusan Khusus Wakil Gubernur Jawa Tengah (Ir. H. Hariyanto), perwakilan Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang dan DPRD Kabupaten Semarang, para Kepala Desa wilayah Bandungan, alim ulama, perwakilan akademisi UNDIP dan Unnes, perwakilan mahasiswa (BEM UNDIP, BEM Unnes, BEM Undaris), Asosiasi Pengusaha Wilayah Bandungan, Paguyuban Pedagang Candi Gedong Songo, lembaga swadaya masyarakat, aktivis lingkungan, serta rekan-rekan media.
Melalui dialog stakeholder ini, kampus tidak hanya berperan sebagai pusat keilmuan, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyambungkan suara dan harapan masyarakat kepada pemerintah dan PLN. Dengan demikian, setiap kebijakan serta langkah pemanfaatan energi terbarukan dapat dipahami secara menyeluruh, mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat, serta senantiasa berjalan selaras dengan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat setempat. (Komunikasi Publik/ UNDIP)













