UNDIP, Semarang (3/10) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara institusi pemerintah dan perguruan tinggi. Kerja sama ini mencakup bidang pengelolaan data dan informasi publik, komunikasi dan kehumasan, serta persidangan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Ayodhia G. L. Kalake, serta Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Agnes Wirdayanti, beserta jajaran. Rombongan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia disambut oleh Dekan FISIP, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D., Wakil Dekan Sumber Daya, Prof. Ika Riswanti Putranti, A.Md.A.K., S.H., M.H., Ph.D., serta Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan para Koordinator di lingkungan FISIP.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Ayodhia G. L. Kalake, menyampaikan bahwa terdapat tiga fokus utama yang menjadi bagian dari kerja sama antara kedua institusi. Ketiga fokus tersebut meliputi penguatan tata kelola dan penyusunan kebijakan, penguatan komunikasi publik dan kehumasan, serta penguatan pengelolaan data.
Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat menjadi awal bagi terbentuknya kolaborasi yang semakin erat dan berkelanjutan antara Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia dengan FISIP.
“Saya berharap PKS ini menjadi awal yang baik bagi kita semua, kolaborasinya akan semakin akrab, konstruktif, dan berkelanjutan,” pungkas Ayodhia.
Sementara itu, Dekan FISIP, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., dalam sambutannya memperkenalkan berbagai program studi yang berada di lingkungan FISIP. Pengenalan tersebut menjadi bagian dari upaya memperlihatkan potensi akademik dan keilmuan yang dapat dikolaborasikan dengan kebutuhan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia.
Prof. Teguh menyampaikan bahwa penandatanganan PKS membuka berbagai peluang kerja sama yang dapat diimplementasikan secara konkret, khususnya dalam pengembangan kapasitas akademik maupun profesional.
“Dengan penandatanganan PKS ini maka banyak hal yang bisa dilakukan, seperti praktisi mengajar, pertukaran program seperti public communication, managing public communication, program-program yang meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa, termasuk menulis bersama praktisi,” ungkap Prof. Teguh.
Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia dengan FISIP meliputi Dukungan Kemitraan Pengelolaan Data dan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, serta Persidangan melalui Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
Ruang lingkup tersebut menjadi landasan bagi pengembangan berbagai bentuk kolaborasi yang melibatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama juga membuka ruang bagi keterlibatan praktisi dalam kegiatan akademik, penguatan kompetensi dosen dan mahasiswa, pengembangan komunikasi publik, serta kolaborasi dalam penulisan dan pengelolaan pengetahuan.
Usai prosesi penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara FISIP dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Diskusi membahas berbagai peluang dan langkah tindak lanjut implementasi PKS agar kerja sama yang telah disepakati dapat diwujudkan melalui program-program kolaboratif yang relevan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Melalui kerja sama ini, FISIP terus memperkuat jejaring kemitraan dengan institusi pemerintah sekaligus mengembangkan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. (Komunikasi Publik/ FISIP/ Rifat)











