Urai Benang Kusut Pertanahan Parit Rambutan, TEP UNDIP Terapkan Audit Genealogis, Legal, dan Spasial

UNDIP, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (4/10) – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP UNDIP) Tim 22 Parit Rambutan mengambil langkah konkret dalam memetakan dan menuntaskan persoalan pertanahan di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Parit Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) I bertajuk “Memetakan Masalah, Menyatukan Data, dan Menyusun Aksi Bersama: Menuntaskan Permasalahan Pertanahan untuk Mewujudkan Kawasan Transmigrasi yang Tangguh sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru”, pada Kamis (3/9), TEP UNDIP memfasilitasi konsolidasi data dan kolaborasi lintas instansi demi menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan warga transmigran.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir ini dihadiri sekitar 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, lembaga pertanahan, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat transmigran dari UPT 2/SP2 Sungai Rambutan dan Desa Tanjung Pule. Forum ini memfokuskan pembahasan pada percepatan sertifikasi tanah warga, kejelasan status kawasan, pembagian Lahan Usaha 2 (LU-2) seluas kurang lebih 300 hektare, serta kesesuaian data subjek dan objek tanah.

Penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi membutuhkan komitmen dan keterbukaan dari seluruh pemangku kepentingan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir, Dr. Amrullah, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa menegaskan pentingnya percepatan langkah penyelesaian atas sengketa yang telah berlangsung lama.

“Penyelesaian persoalan pertanahan di Parit Rambutan menjadi perhatian penting karena telah berlangsung cukup lama. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terus mendorong percepatan penerbitan sertifikat, termasuk usulan penerbitan 126 sertifikat serta penyelesaian pembagian Lahan Usaha 2 (LU-2) seluas kurang lebih 300 hektare yang telah lama dinantikan masyarakat,” ujar Dr. Amrullah.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Ogan Ilir, Ibnu Hardi, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum atas tanah. Keterbukaan data serta penelusuran riwayat tanah menjadi aspek penting agar proses penyelesaian dapat dilakukan secara tertib dan sesuai regulasi.

Dari sudut pandang regulasi dan pemetaan teknis nasional, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Dr. Andri Supriatna, S.T., M.Sc., menjelaskan bahwa kepastian kawasan berawal dari kepastian bidang tanah. Oleh karena itu, proses pemetaan perlu dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan dengan pendekatan bottom-up. Hasil identifikasi awal menunjukkan adanya beberapa persoalan seperti ketidaksesuaian antara penguasaan fisik dengan data sertifikat, peralihan hak di bawah tangan, serta keberadaan tanah restan yang belum terdefinisi secara jelas.

Aspirasi turut disampaikan oleh perwakilan pemerintah desa di lokasi pendampingan. Kepala Desa Sungai Rambutan, Willy A. Yani, mengungkapkan kendala yang dihadapi masyarakat sejak masa penempatan awal. “Sejak penempatan transmigran pada 2008, warga SP2 belum menerima sertifikat tanah. Lahan Usaha 1 (LU-1) baru diterima sebagian, sedangkan Lahan Usaha 2 (LU-2) belum diserahkan. Percepatan penerbitan sertifikat dan kepastian pembagian lahan menjadi harapan utama masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai solusi ilmiah, TEP UNDIP mengimplementasikan pendekatan audit genealogis, legal, dan spasial untuk mengurai benang kusut pertanahan secara komprehensif. Perwakilan Tim Ekspedisi Patriot UNDIP, Dr.-Ing. Asnawi Manaf, S.T., menyampaikan temuan awal dan metode inovatif yang diterapkan.

“Pendekatan audit genealogis, legal, dan spasial digunakan untuk mempertemukan data administrasi, kondisi lapangan, riwayat penguasaan tanah, serta kebijakan antarinstansi. Temuan awal menunjukkan adanya sejumlah isu yang membutuhkan verifikasi lanjutan, antara lain belum terealisasinya sertifikat bagi 126 calon penerima (CPCL), belum dibagikannya LU-2 seluas kurang lebih 300 hektare, serta indikasi persoalan penguasaan lahan yang perlu ditelusuri berdasarkan data dan bukti lapangan,” jelas Dr.-Ing. Asnawi Manaf.

Untuk meningkatkan keakuratan peta, TEP UNDIP menerapkan metode spider web mapping, yaitu metode penelusuran bidang tanah dengan memetakan satu bidang kemudian menelusuri keterkaitan bidang di sekitarnya untuk memperoleh gambaran kepemilikan dan penguasaan secara lebih menyeluruh. Melalui diskusi interaktif tersebut, FGD I merumuskan sejumlah rencana aksi konkret sebagai tindak lanjut penyelesaian masalah, antara lain:

  1. Pelaksanaan inventarisasi IP4T/P4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) berbasis bidang melalui pendekatan bottom-up.
  2. Verifikasi data bidang tanah masyarakat.
  3. Penyediaan data spasial melalui pemetaan foto udara.
  4. Penguatan koordinasi lanjutan antara Tim Ekspedisi Patriot UNDIP, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Kementerian ATR/BPN, dan dinas terkait.

Penyusunan basis data objek tanah melalui IP4T menjadi langkah krusial sebelum percepatan sertifikasi dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Parit Rambutan direalisasikan. Melalui program ini, TEP UNDIP memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola kawasan transmigrasi menjadi lebih baik dan mendorong terwujudnya kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran di Kabupaten Ogan Ilir.

Kegiatan ini turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kepastian hak atas tanah, penguatan tata kelola kawasan transmigrasi, dan kolaborasi strategis lintas sektor. (Komunikasi Publik/UNDIP)

Share this :
SDG-1
SDG-10
SDG-11
SDG-16
SDG-17