Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. menyampaikan materi dengan judul Dynamics of Digital Democracy in Indonesia :State Repression, Social Media Propaganda, and Civil Resistance dalam acara Sekolah Demokrasi “Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru: Menyambut Kabinet Prabowo-Gibran” sekaligus launching forum Jurnalis dan Akademisi (JUARA) UNDIP, Jumat (26/7).
Dalam materinya Wijayanto mengatakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memperkuat sekaligus melemahkan demokrasi. Selain itu, propaganda sosial sangat berbahaya karena mampu menciptakan toxic positivity yang menyamarkan realitas. Propaganda di media sosial semakin marak, dengan buzzer yang dibayar untuk mendukung pihak tertentu, baik melalui akun manusia maupun bot. Hoax subtle atau whitewashing juga menjadi ancaman baru yang sulit dibuktikan namun efektif menutupi fakta.
“Internet bagus untuk demokrasi, namun disisi lain internet dipakai untuk propaganda. Ruang publik digital itu bisa digunakan misalnya untuk warga negara mengklaim hak atau untuk protes,” ungkapnya.
“Dalam teori, ruang publik dipandang sebagai ruang komunikatif yang dilembagakan dan dapat diakses oleh semua warga negara dan membantu mendorong pengembangan opini publik dan pembentukan kemauan politik. Proses-proses publik ini terjadi melalui akses tanpa hambatan terhadap informasi, gagasan, dan perdebatan terkait. Di dunia modern, sebagian besar ruang publik terdiri dari media, khususnya dalam bentuk jurnalisme, namun konteks tatap muka tetap penting, karena di sinilah diskusi dan perdebatan antar warga terjadi dan kita dapat dengan mudah memahami bahwa internet telah menawarkan perluasan mediasi terhadap musyawarah sipil tersebut,” terang Wijayanto.
Menurutnya masih banyak hal yang belum diatur dengan baik di Indonesia, seperti revisi UU ITE yang seharusnya mengatasi isu represi terhadap aktivis, ternyata revisinya sama saja dan masih menyisakan masalah yang sama pula. (LW-Humas)
