Dalam launching forum Jurnalis dan Akademisi (JUARA) Universitas Diponegoro, Jumat (26/7), Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., menyampaikan komitmennya untuk menjadikan UNDIP sebagai pusat dialog dan pengetahuan yang memajukan demokrasi di Indonesia serta mendukung Sekolah Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
“Untuk meningkatkan efektivitas publikasi dalam menyuarakan permasalahan masyarakat luas, UNDIP turut terlibat dalam mengadakan sekolah demokrasi dan ISPE dalam menghasilkan forum JUARA” ungkapnya.
Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus dosen tidak tetap UNDIP, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U. yang hadir menjadi salah satu pembicara di hari kedua Sekolah Demokrasi, Sabtu (27/6) mengatakan negara Indonesia sangat besar, kaya, penuh berkah, dan maju dari waktu ke waktu meskipun sering tersendat atau terganggu oleh peristiwa-peristiwa politik. Demokrasi yang berkembang secara tidak bermanfaat menyebabkan terjadinya dinamika hukum tata negara secara terus menerus.
“Bung Hatta sudah menulis perlunya kita memilih demokrasi jika akan merdeka sekaligus mengingatkan agar hati-hati karena demokrasi ada penyakitnya juga meskipun kita memilihnya menjadi pilihan yang paling baik dari semua sistem yang ada. Ketika demokrasi masuk dalam gelanggang gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada waktu itu tahun 1931, banyak yang menyebutnya demokrasi barat, dan tidak boleh diberlakukan di Indonesia. Demokrasi yang diinginkan adalah menggunakan demokrasi asli, Hatta menjelaskan demokrasi asli adalah demokrasi yang berintikan daulat rakyat yang hidup sebelum munculnya feodalisme di Indonesia,” terangnya.
“Demokrasi jika tidak dijaga dengan kedisiplinan moral dan taat aturan akan menjadi alat untuk membunuh demokrasi. Kedaulatan rakyat itu bisa membunuh kedaulatan rakyat, Hatta sudah mengingatkan itu” lanjutnya
“Masalahnya sekarang ini, sukma demokrasi asli yang dikatakan Bung Hatta, yaitu gotong royong untuk kemakmuran bersama dan sukma hukum, yaitu moral dan etika tampaknya sudah agak terlepas dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara” pungkas Mahfud. (LW-Humas)
