UNDIP, Semarang (30/10) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro menyelenggarakan Kuliah Umum bersama Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) Dr. Natalius Pigai, M.A., M.Hum., sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai hak asasi manusia di lingkungan akademik. Acara yang berlangsung di Auditorium FISIP UNDIP, Kampus Tembalang, pada Kamis, 30 Oktober 2025 tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, dosen, dan lebih dari 450 mahasiswa dari berbagai program studi, termasuk mahasiswa pascasarjana yang memiliki ketertarikan pada isu-isu kewarganegaraan, Pancasila, dan tata kelola pemerintahan.
Kehadiran Menteri Natalius Pigai tidak hanya memberi inspirasi, tetapi juga mempertegas semangat civitas academica UNDIP untuk menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara UNDIP oleh Rektor UNDIP Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. dan Kementerian HAM RI, Menteri Natalius Pigai tentang kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam pengarusutamaan HAM di perguruan tinggi. Inisiatif ini diprakarsai oleh Program Studi S1 Administrasi Bisnis FISIP UNDIP, dengan dukungan Direktorat Inovasi, Hilirisasi, dan Kerja Sama UNDIP.
Dalam kuliah utamanya, Menteri Natalius Pigai menyampaikan refleksi mendalam tentang hakikat hak asasi manusia sebagai inti dari kemanusiaan universal. Ia menegaskan bahwa HAM merupakan aset tak berwujud (intangible asset) paling berharga yang dimiliki bangsa. “Jalan, jembatan, dan ekonomi memang penting, tetapi aset paling berharga di muka bumi ini adalah hak asasi manusia. Menjaga dan menghormati HAM berarti menjaga martabat kemanusiaan itu sendiri,” tegasnya.
Menteri Pigai menambahkan bahwa kampus memiliki peran vital sebagai ruang pembentukan kesadaran kemanusiaan. “Mahasiswa harus berani menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Tanpa penghormatan terhadap martabat manusia, kemajuan bangsa tidak akan bermakna,” pesannya disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.
Dengan gaya komunikatif dan terbuka, Menteri kemudian mengajak mahasiswa berdialog kritis melalui sesi tanya jawab yang berlangsung hangat. Ia mendorong peserta untuk berpikir reflektif, berdiskusi dengan etika, dan menjadikan HAM sebagai nilai hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Prof. Suharnomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa UNDIP adalah kampus yang merepresentasikan semangat kebangsaan dan keberagaman Indonesia. “Komposisi mahasiswa UNDIP datang dari seluruh penjuru Nusantara, termasuk dari daerah 3T. Ini menunjukkan bahwa UNDIP adalah kampus NKRI, tempat terbaik dari berbagai wilayah belajar bersama untuk kemajuan bangsa. Kami mendidik mereka dengan kualitas terbaik agar dapat kembali membangun daerahnya,” ungkapnya.
Dengan semangat ‘UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat’, kami terus mendorong inovasi untuk kemaslahatan bangsa,” ujar Rektor. Prof. Suharnomo juga menyoroti inovasi riset yang dilakukan UNDIP, salah satunya pengembangan mesin desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air siap minum yang kini tengah diujicobakan bersama BNPB guna membantu daerah terdampak bencana.
Rektor turut mengapresiasi semangat civitas academica yang terus berprestasi di berbagai ajang nasional yang menegaskan reputasi kampus sebagai universitas riset unggulan, mulai dari juara nasional Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Nasional 2025 hingga kompetisi riset dan inovasi kendaraan hemat energi (KMHE) dan beragam penghargaan lain. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut membuktikan UNDIP tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga konsisten membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, kreatif, dan berdaya saing global.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kepala Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si., dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari pimpinan universitas, fakultas, serta Kementerian HAM RI. Ia menjelaskan bahwa kegiatan kuliah umum dan penandatanganan nota kesepahaman ini telah dirancang sejak bulan Juni 2025 sebagai bentuk nyata komitmen UNDIP untuk menjadi pelopor penerapan nilai-nilai HAM di lingkungan akademik.
“Kerja sama ini akan berlanjut melalui berbagai program strategis seperti penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan pusat studi HAM, peningkatan kualitas SDM, serta integrasi HAM dalam kegiatan riset, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Semua ini merupakan langkah konkret menuju kampus pelopor pendidikan berbasis kemanusiaan,” jelasnya.
Dr. Nur Hidayat menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari kampanye pemuliaan HAM di lingkungan UNDIP dan masyarakat sekitar. Ia berharap momentum ini memperkuat semangat civitas academica untuk terus menegakkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap manusia.
Suasana kuliah umum ditutup dengan sesi dialog interaktif antara Menteri dan mahasiswa. Berbagai pertanyaan kritis seputar penerapan HAM dalam konteks kebangsaan, keadilan sosial, dan pemerintahan menjadi topik yang hangat dibahas. Menutup sesi tersebut, Menteri Natalius Pigai menyampaikan pesan inspiratif dengan menyinggung semangat juang Pangeran Diponegoro sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan nilai yang sejalan dengan perjuangan penegakan HAM di masa kini.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi civitas academica UNDIP untuk meneguhkan komitmen sebagai kampus pelopor nilai kemanusiaan, sejalan dengan Tujuan ke-16 Sustainable Development Goals (SDGs): Peace, Justice, and Strong Institutions.
Melalui kolaborasi dengan Kementerian HAM RI, Universitas Diponegoro terus menegaskan dedikasinya untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, humanis, dan berkelanjutan membentuk generasi unggul yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan berempati terhadap sesama. (Komunikasi Publik/UNDIP/DHW)
