UNDIP, Semarang (19/11) – Universitas Diponegoro menjadi kampus pertama yang menyelenggarakan program edukatif nasional “What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out”, sebuah forum dialog publik Kementerian Hukum RI yang dirancang untuk memperkuat literasi hukum mahasiswa di tengah pesatnya aktivitas bisnis digital.
Mengusung tema “Beneficial Ownership: dari Bisnis Kampus hingga Bisnis Miliaran”, kegiatan ini membahas regulasi bisnis, integritas hingga pentingnya transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership), integritas dalam berusaha, serta risiko penyalahgunaan identitas dalam pendirian perusahaan.
Kegiatan yang berlangsung di Muladi Dome UNDIP pada Rabu, 19 November 2025 diikuti sebanyak 1270 mahasiswa secara luring maupun daring menghadirkan Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dan tokoh nasional lain seperti, Ivan Yustiavandana, S.H., LLM (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – PPATK), dan Sherly Tjoanda Laos, S.E., M.M (Gubernur Maluku Utara).
Acara yang dipandu Fristian Griec sebagai host dan Insan Nur Akbar sebagai co-host menghadirkan narasumber Guru Besar FH UNDIP, Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LLM. Dengan format dialog yang interaktif, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memahami langsung isu-isu strategis hukum dan bisnis dari para pengambil kebijakan.
Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum RI beserta jajaran, serta seluruh narasumber yang berkenan hadir dalam forum edukatif ini. Ia menyampaikan rasa terhormat karena kehadiran tokoh-tokoh nasional di lingkungan kampus UNDIP, terutama bagi Fakultas Hukum yang telah lama menjadi salah satu pusat unggulan kajian hukum di Indonesia. Rektor juga menyoroti kontribusi para akademisi dan alumni UNDIP yang banyak mewarnai perkembangan ilmu hukum nasional, sebagai bukti bahwa kampus ini terus menunjukkan kualitas dan reputasi yang kuat di tingkat nasional maupun global.
Lebih lanjut, Rektor menyatakan UNDIP sejak awal berdiri berkomitmen menjadi ruang dialektika yang terbuka dan progresif. Menurutnya, kampus harus menjadi tempat aman bagi mahasiswa untuk berpikir kritis, menguji gagasan, dan terlibat dalam pembahasan publik tanpa rasa takut atau ragu. “Kebebasan akademik adalah fondasi penting perkembangan ilmu pengetahuan, dan forum seperti Campus Calls Out menjadi ruang ideal bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus mengasah sensitivitas mereka terhadap isu kebangsaan,” ujarnya. Dengan menjadikan NKRI sebagai koridor moral dan intelektual, Prof. Suharnomo berharap kegiatan ini mampu memberikan inspirasi baru serta memperkuat karakter mahasiswa sebagai generasi yang berintegritas dan berdampak.
Pada sesi podcast, Menteri Supratman Andi Agtas menyoroti pentingnya ketelitian dalam pengisian data saat mendirikan usaha. “Pengisian data saat membuat bisnis itu sangat penting. Kita harus mengisi nama orang yang sesuai dan bertanggung jawab,” tegasnya. Ia mengungkapkan bahwa langkah sederhana namun fundamental ini mencegah penyalahgunaan identitas yang dapat melemahkan integritas perekonomian.
Menteri Supratman juga menekankan kejujuran adalah modal terbesar dalam dunia usaha. “Kalau kita jujur, lembaga pembiayaan mana pun akan mendekatimu. Integritas adalah pintu pertama menuju kepercayaan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa beneficial ownership adalah bagian dari komitmen Indonesia di forum internasional untuk menertibkan proses perpajakan, mencegah penyalahgunaan korporasi, dan memperkuat kepastian hukum.
Sementara itu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan risiko besar ketika pendirian bisnis dilakukan dengan identitas tersembunyi atau menggunakan nama orang lain. “Semakin mudah seseorang mendirikan bisnis dengan identitas yang disembunyikan, semakin besar risikonya,” jelas Ivan. Menurutnya, kondisi ini membuka celah bagi tindak pidana seperti korupsi, narkotika, perpajakan, hingga perjudian online.
Ivan juga menegaskan bahwa PPATK terus melakukan penelusuran terhadap usaha-usaha yang izin dan struktur kepemilikannya tidak lengkap. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar berhati-hati dengan peluang bisnis digital seperti fintech, crypto, e-wallet atau dompet digital dan gaming karena sektor-sektor ini sering menjadi sarana baru pencucian uang jika tidak dikelola dengan transparan.
Saat sesi talkshow, Gubernur Sherly Tjoanda menyebutkan fondasi terpenting dalam membangun bisnis adalah kepercayaan, reputasi, dan kepatuhan hukum. “Modal bisnis bukan hanya uang, tetapi nama baik dan reputasi,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa transparansi dalam akta perusahaan, laporan keuangan, serta kepatuhan legal adalah kunci untuk menarik minat investor dan memperluas peluang pendanaan.
Sherly juga berpesan bahwa integritas dan daya juang adalah kualitas yang paling dicari di dunia kerja hari ini. “Banyak orang pintar, tetapi tidak semua punya integritas dan kemauan untuk terus belajar. Itu yang membedakan seseorang mampu bertahan,” ujarnya. Ia mendorong mahasiswa untuk memperluas jejaring sejak di kampus karena network is net worth di mana modal sosial yang akan membuka peluang masa depan.
Sebagai akademisi, Guru Besar FH UNDIP, Prof. Paramita Prananingtyas (Prof. Mita), menegaskan pentingnya beneficial ownership bukan sekadar mandat regulasi, tetapi kebutuhan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang bersih. Ia menyebutkan bahwa usaha kecil sekalipun membutuhkan akuntabilitas sejak awal, karena bisnis yang dibangun tanpa fondasi legal yang kuat mudah tersangkut persoalan hukum ketika berkembang.
“Pondasi hukum harus benar sejak awal: siapa pemilik modalnya, siapa penerima manfaatnya. Semua harus transparan karena di era digital tidak ada yang benar-benar bisa disembunyikan,” ujarnya. Prof. Mita juga mendorong mahasiswa memanfaatkan berbagai program kewirausahaan UNDIP yang telah dirancang untuk menumbuhkan jiwa bisnis sejak dini, sekaligus menanamkan etika bisnis dan kepatuhan hukum sebagai prinsip utama.
Acara Podcast ini semakin menarik dengan sesi Q&A, dialog langsung antara mahasiswa dan narasumber, serta segmen kreatif Roleplay “CEO Dadakan” yang menguji kemampuan mahasiswa dalam mengambil keputusan bisnis secara cepat dan tepat. Kegiatan ditutup dengan pemberian apresiasi bagi pemenang roleplay, penanya terbaik, dan peserta Instagram Reels Challenge, disusul penyerahan cinderamata antara Menteri Hukum dan Rektor UNDIP serta sesi foto bersama. Melalui acara ini, seluruh pemangku kepentingan menegaskan bahwa transparansi data, integritas, dan kepatuhan hukum adalah pilar utama dalam membangun bisnis yang sehat dan berdaya saing. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pegangan generasi muda dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kokoh.
Dengan terselenggaranya acara perdana ini, UNDIP memperkuat komitmennya sebagai kampus yang memajukan edukasi hukum dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, sejalan dengan semangat UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat dan prinsip Diktisaintek Berdampak. (Komunikasi Publik/ UNDIP/ DHW & Syahra)
