Semarang-Berawal unggahan di twitter yang diposting pada 5 Januari 2021 tentang 125 ribu lebih data mahasiswa Undip bocor mendapatkan respon, terutama oleh media. Oleh sebab itu, Undip menggelar Konferensi Pers yang digelar secara daring pada Rabu (6/1/2021) pukul 14.10-14.55 wib dihadiri oleh beberapa rekan media. Sebagai Narasumber Plt. Wakil Rektor III bidang Komunikasi dan Bisnis Dwi Cahyo Utomo, SE.,MA.,Ph.D. dengan moderator Utami Setyowati, SS.,M.I.Kom., Kasubbag. Humas Undip.
Mengawali acara konferensi pers, Dwi selaku narasumber menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan wartawan menunggu lama karena harus melakukan investigasi terhadap sistem internal, sehingga perlu untuk melakukan pengecekan terhadap keamanan sistem. “Kami pastikan bahwa sistem internal kami aman, ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi melaporkan hasil investigasi tim internal Undip bahwa masalah ini berkaitan dengan hukum, sehingga Undip menyiapkan langkah hukum sesuai UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU lain yang terkait. Adapun proses investigasi adalah perintah langsung dari Rektor UNDIP Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.
Dwi menambahkan,”Server yang dikelola tim IT Undip aman tidak ada yang berubah, tetap berfungsi secara normal, absensi mahasiswa, penilaian dosen bahkan ujian online berjalan lancar.Tidak perlu ada kecemasan berlebihan atas masalah yang ada. Belum dapat dipastikan sumber informasi yang beredar tersebut berasal dari mana. ID digital UNDIP termasuk akses internet UNDIP menggunakan SSO (Single Sign-On) yang terproteksi dengan sistem enkripsi yang baik”.
“Untuk menjaga reputasi, dalam waktu dekat Undip akan fokus pada langkah-langkah yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk menyiapkan langkah hukum yang tepat. Pilihan langkah hukum tersebut akan ditentukan oleh Kantor Hukum UNDIP berdasarkan bukti-bukti relevan yang berhasil kami kumpulkan. Langkah hukum akan diambil segera setelah ada keputusan dari pimpinan Universitas yang didukung oleh Kantor Hukum UNDIP. UNDIP akan mengumpulkan data secara detil untuk membantu pihak berwajib, tapi kami pastikan kami memiliki tim ahli teknologi informasi yang handal sehingga dapat membantu proses pembuktian”, imbuhnya.
“Investigasi yang dilakukan sampai dengan saat ini belum dapat memastikan karena pemeriksaan terhadap server internal tidak menunjukkan adanya masalah. Kami menemukan adanya masalah terkait informasi yang beredar dimana disebutkan bahwa data yang bocor berasal dari tahun 2010-2017 dan berjumlah 125.000. Padahal jumlah mahasiswa terbanyak yang diterima per tahun adalah 10.000 mahasiswa sehingga untuk tujuh tahun maksimal jumlahnya adalah 70.000 akan tetapi informasi yang beredar jumlah data untuk kurun waktu tujuh tahun adalah 125.000”, jelasnya.
“Kemarin sempat beredar informasi mengenai perlunya mahasiswa dan alumni mengganti password akun yang mereka miliki. Hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan alumni karena sistem akan secara otomatis meminta penggantian password apabila terjadi potensi atau masalah.Sehingga apabila tidak ada pemberitahuan dari sistem maka sebenarnya tidak perlu melakukan perubahan pada akun yang dimiliki.Bagaimanapun kami mengucapkan terima kasih karena ajakan ini muncul dari teman-teman alumni yang peduli”, pungkasnya.
