“Universitas Diponegoro bersinergi dengan Sekolah Demokrasi turut memberikan kontribusi dan mendekatkan suara-suara dari kampus serta jurnalis. Semoga ini menjadi forum yang baik untuk mempertemukan ahli-ahli di bidangnya dengan media untuk bersama-sama menjadikan Indonesia lebih baik,” ungkap rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. dalam acara Sekolah Demokrasi dengan tema “Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru: Menyambut Kabinet Prabowo-Gibran” sekaligus launching forum Jurnalis dan Akademisi (JUARA) UNDIP, Jumat (26/7).
Kegiatan tersebut merupakan kerja sama UNDIP dengan LP3ES, Universitas Paramadina, INDEF School of Political Economy, dan KITLV Leiden dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi aktivis, praktisi, dan kaum intelektual di Indonesia dalam menggagas langkah-langkah yang dibutuhkan demi menata kembali demokrasi pasca Pemilu 2024. Acara dilaksanakan secara daring selama dua hari (Jumat dan Sabtu, 26 dan 27 Juli 2024).
Forum Jurnalis dan Akademisi (JUARA) UNDIP yang bertujuan mendorong partisipasi aktif akademisi dalam dialog publik untuk membahas isu-isu terbaru di ruang publik, menandingi derasnya polusi digital di ruang publik kita dengan kebenaran ilmiah demi menahan laju firehose of falsehood, serta meningkatkan literasi publik dari sisi literasi politik, literasi media, dan literasi terkait berbagai isu sosial politik lainnya
Wakil Rektor IV UNDIP sekaligus Kepala Sekolah Demokrasi LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. dalam kesempatannya menuturkan kaderisasi pemimpin bangsa sangat krusial dan relevan untuk mendorong lahirnya para pemimpin yang membela demokrasi di tengah gelombang kemunduran demokrasi. Sekolah Demokrasi turut mendorong lahirnya pemimpin muda dengan gagasan baru dan praktik-praktik politik baru. Kami berharap bahwa Sekolah Demokrasi kali ini dapat melahirkan para kader pemimpin muda yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahannya
“Pendirian forum Jurnalis dan Akademisi ini penting di tengah gelombang disinformasi yang tengah melanda dunia dan berdampak serius bagi manusia. Disinformasi dan hate speech menjadi salah satu faktor yang membuat demokrasi mengalami kemunduruan, melahirkan polarisai politik, bahkan bisa berujung pada perang dan Genosida seperti di Rwanda” pungkasnya. (LW-Humas)
