Semarang – Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Diponegoro (UNDIP) menyampaikan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada 25 Juni 2024. Sosialisasi bertempat di di Engineering Hall Gedung Dekanat Lantai 5 Fakultas Teknik UNDIP.
Sosialisasi yang bertajuk “Sinergitas Fakultas & Universitas dalam Peran Pengupayaan UNDIP Aman dari Kekerasan Seksual” ini diisi dengan pemaparan Ketua Satgas PPKS mengenai kekerasan seksual dan membuka diskusi dengan peserta sosialisasi. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas dan Sekolah, segenap sivitas akademika UNDIP, dan Denok Kenang Kota Semarang turut menghadiri acara ini.
Ketua Satgas PPKS, Dr. Hastaning Sakti, M.Kes., Psikolog yang menjadi pembicara dalam acara ini mengungkapkan bahwa kekerasan timbul berawal dari adanya paksaan dari satu atau lebih pihak terhadap pihak lain dalam konteks diskusi ini adalah pemaksaan terhadap hal-hal yang berbau seksual. Ia juga menyampaikan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Materi yang disampaikan oleh Dr. Hastaning Sakti, M.Kes., Psikolog diantaranya meliputi bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan seksual, hingga alur pengaduan kasus kekerasan seksual di lingkungan UNDIP.
Ia menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat berupa tatapan, rayuan atau lelucon yang bernuansa seksual, merekam dan menyebarkan konten seksual, menyentuh korban tanpa persetujuan, pemaksaan terhadap kegiatan seksual, dan perbuatan lainnya. Kekerasan seksual dapat terjadi karena tidak adanya consent atau persetujuan dari kedua belah pihak atau hanya dipaksakan oleh salah satu pihak saja.
Lebih lanjut, Dr. Hastaning Sakti, M.Kes., Psikolog memberikan tips untuk mengingat bentuk consent dengan metode FRIES. FRIES merupakan akronim dari Freely Given, Reversible, Informed, Enthusiastic, dan Spesific. Artinya persetujuan didapatkan apabila kedua belah pihak dapat memberikan persetujuan tanpa paksaan, dapat menarik kembali persetujuan yang telah diberikan, telah diiinformasikan terhadap apa yang akan terjadi, persetujuan diberikan atas keinginannya sendiri, dan pemberian persetujuan hanya untuk sesuatu yang telah disetujui.
“Silence is not consent, diamnya anak (korban) itu belum berarti setuju,” tegasnya. Menurutnya, korban bisa saja menjadi diam karena perasaan shock dalam menghadapi hal yang terjadi.
Kekerasan seksual juga terjadi akibat pewajaran dalam hal-hal yang dianggap sepele seperti obrolan jorok dan lelucon yang mengarah pada merendahhkan perempuan. Pewajaran ini dapat menjadi pemicu para pelaku untuk melakukan tindakan yang lebih buruk, bahkan hingga perkosaan.
Faktor-faktor seperti adanya kesempatan, rasa kesepian dan godaan, kurangnya pemahaman terhadap bentuk kekerasan seksual dan konsep persetujuan juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual.
Dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Universitas memiliki peran untuk menciptakan tempat kerja dan belajar yang aman bagi seluruh masyarakat kampus untuk mewujudukan kampus zero kekerasan seksual. “Mari bersama menjaga martabat bangsa, Wiyata Hangreksa Gapuraning Negara,” ucap Dr. Hastaning Sakti, M.Kes., Psikolog menutup penyampaian materinya.
Untuk menjalankan fungsi dan peran, Satgas PPKS UNDIP menggandeng kelompok mitra yang sejalan dengan Satgas PPKS seperti: DWP Sahabat Kampus, Bersua Bersuara, Girl Up Diponegoro, KTC (Kita Teman Cerita), Fisip Wellness Unit, untuk bersama-sama menangani dan mencegah kekerasan seksual. Satgas PPKS UNDIP mengajak pula Denok Kenang untuk mempromosikan anti kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sekaligus mereka menjadi dutanya.
UNDIP mendukung Satgas PPKS dengan membuka hotline pengaduan kekerasan seksual melalui nomor kontak 081-222-3366-46 (call urgent), serta dapat melaporkan ke official akun Satgas PPKS seperti Instagram (@satgasppksundip), Whatsapp (081-222-3366-46), dan email (satgas_ppks@undip.ac.id).
