UNDIP, Simeulue (5/12) – Senin siang, 1 Desember 2025, Aula I Bappeda Kabupaten Simeulue tampak lebih ramai dari biasanya. Sejak pukul 14.00 WIB, para kepala dinas, camat, perencana wilayah, serta perwakilan masyarakat memenuhi ruangan untuk menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pemaparan Hasil Akhir Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi Tahun 2025.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, S.H., M.H., ini menjadi forum bagi pemerintah daerah dan para akademisi dari tiga universitas: Universitas Diponegoro (UNDIP), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Indonesia (UI), untuk memfinalkan evaluasi terhadap perkembangan Kawasan Transmigrasi (KT) Selaut yang telah dibangun sejak 2016.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan lapangan Tim Ekspedisi Patriot.
“Temuan ini sangat penting menjadi dasar penyusunan kebijakan sektoral dan koordinasi lintas-OPD. Pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi ini agar pembangunan kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ucap Bupati Mohamad Nasrul Mikaris.
Pada kesempatan ini, Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (UNDIP) mempresentasikan hasil kajian strategis mengenai Kawasan Transmigrasi (KT) Selaut, yang sejak 2016 menjadi salah satu kawasan penting dalam pembangunan pesisir Simeulue. Kajian UNDIP menempatkan isu konsolidasi tanah, ekologi kawasan, dan infrastruktur dasar sebagai fondasi menuju agenda besar “Transmigrasi Tuntas” yang dicanangkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.
KT Selaut sebagai Koridor Agromaritim Wilayah Barat–Selatan
Dalam paparannya, Ketua Tim Ekspedisi Patriot UNDIP, Dr.-Ing. Asnawi Manaf, S.T., menekankan bahwa KT Selaut tidak dapat lagi dipandang sebagai permukiman semata, melainkan sebagai koridor agromaritim yang menghubungkan sentra produksi pertanian, perikanan, serta agroindustri kelapa–rempah di tiga klaster utama: Sigulai, Lubuk Baik–Lamerem, dan Tamon Jaya–Meunafa.
“Kawasan ini harus dibangun sebagai satu sistem agromaritim yang terhubung. Penguatan legalitas lahan, infrastruktur jalan dan pelabuhan, hingga fasilitas pascapanen harus dirancang sebagai satu paket kebijakan,” ucap Dr. Asnawi.
Dari sisi teknis, perwakilan masyarakat Simeulue menegaskan bahwa hasil kajian ini akan menjadi bahan penting untuk penyelarasan perencanaan lintas sektor, terutama terkait upaya pengembangan ekonomi dan kesejateraan masyarakat di kabupaten Simeulue.
Konsolidasi Tanah sebagai Kunci Percepatan Program “Transmigrasi Tuntas”
Tim UNDIP menempatkan konsolidasi tanah sebagai langkah strategis untuk menuntaskan hambatan transmigrasi di Sigulai dan sekitarnya. Melalui penelusuran Nomor Induk Bidang (NIB), dokumen HPL– SHM, serta pemeriksaan batas bidang melalui foto udara dan portal Bhumi ATR/BPN, tim menemukan sejumlah masalah pertanahan: bidang yang belum tersertifikasi, batas yang tumpang tindih dengan jalan dan fasilitas umum, hingga posisi bidang yang kurang mendukung usaha produktif.
Menurut UNDIP, konsolidasi tanah diperlukan untuk: merapikan kembali batas bidang, memastikan SHM dan HPL tertata secara legal dan spasial, menyediakan ruang untuk infrastruktur dasar, serta memperkuat basis usaha transmigran melalui penataan ruang yang lebih fungsional.
Konsolidasi tanah diposisikan sebagai instrumen pengungkit tiga pilar transmigrasi tuntas: legalitas selesai, layanan dasar terhubung, dan penghidupan berkelanjutan.
Sinergi Data, Peta, dan Suara Warga
Pendekatan kajian UNDIP tidak bertumpu pada satu sumber data, tetapi menggabungkan data spasial, verifikasi lapangan, serta dialog sosial. Tim memulai dari penelusuran peta digital, metadata NIB, foto udara, serta dokumen pertanahan melalui Bhumi ATR/BPN. Langkah ini memberi gambaran awal mengenai konfigurasi ruang, kepemilikan, dan potensi konflik batas.
Tahap berikutnya adalah dialog mendalam dengan warga transmigran dan observasi ke lokasi untuk memahami konteks sosial-ekologis: bagaimana warga mengakses lahan, memanfaatkan ruang usaha, serta menghadapi keterbatasan irigasi, jalan usaha tani, dan akses layanan dasar. Temuan ini diperkuat melalui diskusi teknis dengan Kantor BPN Simeulue, yang memberikan klarifikasi mengenai status administrasi tanah, prosedur sertifikasi, serta tantangan percepatan SHM.
Puncaknya adalah FGD di Bappeda Simeulue, tempat seluruh data diverifikasi kembali secara bersama-sama. Peta yang ditampilkan dalam forum tersebut merupakan integrasi dari foto udara, data portal Bhumi ATR/BPN, koordinat survei lapangan, serta informasi sosial dari pertemuan desa. Dengan demikian, forum FGD berfungsi sebagai ruang konsolidasi akhir untuk memastikan akurasi temuan dan merumuskan langkah kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.
Rekomendasi Strategis dari UNDIP untuk Pemda Simeulue
Dari rangkaian temuan, UNDIP mengusulkan agenda strategis untuk pemerintah daerah: 1. Penuntasan legalitas tanah (HPL–SHM) melalui strategi konsolidasi dan verifikasi spasial menyeluruh. 2. Penguatan koridor agromaritim dengan meningkatkan konektivitas jalan, pelabuhan, dan fasilitas pascapanen. 3. Pengembangan klaster ekonomi kawasan melalui integrasi pertanian, perikanan, dan agroindustri. 4. Penguatan kelembagaan kawasan, termasuk opsi entitas pengelola HPL dan penguatan BUMDes.
Langkah ini diharapkan dapat menjadikan KT Selaut sebagai kawasan yang efisien secara ruang, kuat secara ekonomi, dan inklusif secara sosial.
Kontribusi UNDIP terhadap Agenda SDGs
Melalui Ekspedisi Patriot 2025, UNDIP menegaskan raison d’être universitas: membangun pengetahuan imparsial berbasis data dan bukti empirik. Kajian ini berkontribusi langsung pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain: SDG 1 & 2: pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan melalui kepastian lahan dan basis usaha, SDG 9: pembangunan infrastruktur yang tangguh dan terhubung, SDG 14–15: pengelolaan ekosistem pesisir dan darat secara berkelanjutan, SDG 16–17: penguatan kelembagaan dan kemitraan multipihak.
Menata Masa Depan KT Selaut
Forum FGD di Aula I Bappeda Simeulue menegaskan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi tidak dapat berjalan parsial. Ia harus melibatkan kolaborasi erat antara masyarakat, pemerintah daerah, dan akademisi. Melalui penyelarasan aspirasi lapangan dan analisis ilmiah UNDIP, arah pembangunan KT Selaut kini memiliki pijakan yang lebih kokoh, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Dari Sigulai dan kawasan Selaut, agenda Transmigrasi Tuntas menemukan arah baru: bukan hanya memindahkan penduduk, tetapi menata ruang hidup mereka secara adil, legal, dan produktif. (Komunikasi Publik/ UNDIP/Tim Ekspedisi Patriot Simeulue ed. As3)
